Tampilkan postingan dengan label Forest. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Forest. Tampilkan semua postingan

SEBAGIAN BESAR BAHAN BAKU KERTAS ANDA ADALAH CURIAN

rully syumanda

Industri pulp dan kertas, termasuk salah satu sektor yang pertumbuhannya pesat. Pada 1987, total kapasitas produksi industri kertas tercatat baru sebesar 980.000 ton. Sepuluh tahun kemudian, tepatnya 1997, kapasitas produksinya telah melesat menjadi sebesar 7.232.800 ton.


Jika memperhitungkan rencana perluasan dan investasi baru pada 1998-2005, maka kapasitas produksi industr
i kertas sampai dengan akhir tahun 2005 dapat bertambah menjadi 13.696.170 ton.

Demikian juga halnya dengan industri pulp. Bila tahun 1987, kapasitas produksi industri pulp baru mencapai 515.000 ton, pada 1997, kapasitasnya telah meningkat menjadi 3.905.600 ton. Ditambahkan Togu, penambahan kapasitas produksi oleh industri pulp yang sudah ada dan adanya rencana investasi baru, periode tahun 2000 - 2005 akan menambah kapasitas produksi industri pulp pada akhir 2005 menjadi total 12.745.600 ton.

Dijelaskan, seiring dengan meningkatnya kapasitas produksi, ekspor pulp dan kertas Indonesia terus meningkat. Jika sebelumnya Indonesia selalu menjadi net importir pulp, maka sejak tahun 1995, Indonesia berbalik menjadi net eksportir pulp.

Harganya pun terus membaik. Bahkan, pernah industri ini dapat dianggap sebagai dewa penyelamat terutama bila dikaitkan dengan krisis harga kertas yang sering terjadi. Industri pulp dan kertas juga dapat diandalkan untuk meraup dolar. Karena itulah pemerintah telah mencanangkannya sebagai salah satu dari 10 komoditi andalan ekspor. Namun bila mengetahui dari mana asal-usul bahan baku pembuat kertas, maka ”wajah angker” industri pulp dan kertas akan terlihat jelas.

Menurut Togu, selama ini industri pulp dan kertas sepenuhnya menggunakan bahan baku dari hutan alam, sehingga menimbulkan kerusakan hutan yang sangat parah. Pembatasan penggunaan bahan baku kayu itu tambahnya, paling tidak bisa mengendalikan kerusakan hutan. Industri yang sebelumnya sangat leluasa membabat hutan, dapat ditekan.

Meski termasuk penghasil devisa cukup besar, tapi bila melihat asal muasal bahan bakunya, seperti siluman, yang tidak jelas asal usulnya. Ditengarai 80 persen bahan bakunya adalah curian yang berasal dari hutan alam. Kondisi demikian, masih berlangsung sampai sekarang,” ujar seorang pengamat kepada SH.

Sangat Kecil
Kecurigaan itu sangat beralasan mengingat produksi HTI tidak kurang dari 10 juta m kubik yang tentu saja sangat kecil dibandingkan kebutuhan industri. Sejak 1990 dikatakan, pemerintah sudah mendorong pembangunan HTI untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri pulp dan kertas terutama HTI-pulp.

Namun, industri pulp dan kertas telah beroperasi sebelum HTI ditanam. Akibatnya, hutan alam yang telah lama mengalami over eksploitasi juga menjadi tumpuan utama sumber bahan baku industri pulp dan kertas.

Ribut-ribut industri pulp dan kertas akan kekurangan bahan baku, menurutnya bisa diatasi dengan impor bahan baku. Negara produsen kayu saat ini sedang mengalami booming produksi. Dipastikan industri dalam negeri tidak akan mengalami kekurangan pasokan. Selain itu, produksi dalam negeri masih mampu bersaing di pasar internasional meski harga bahan baku impor lebih mahal. “Saya tidak heran apabila pengusaha menolak impor, karena mereka selama ini memang sangat dimanjakan. Pengusaha hanya tidak ingin keuntungannya berkurang,” tegas Togu seraya menambahkan, negara-negara lain penghasil pulp dan kertas juga menggunakan bahan baku
impor dan terbukti masih mampu menjadi eksportir besar.

Sementara itu, Ketua Umum Badan Revitalisasi Kehutanan (BRIK), Soewarni mengatakan, selama ini pemerintah tidak pernah menutup kran impor bahan baku kayu. Pengusaha dapat melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku kayu kapan saja. Hanya saja diakui, pengusaha tidak mau mengimpor dengan alasan lebih mahal.
“Pemerintah saat ini mengusahakan stimulus agar harga kayu impor tidak terlalu mahal. Sedang diupayakan pengurangan bea masuk maupun pajak,” kata Soewarni.

Selain itu menurutnya, kekurangan bahan baku kayu ini bisa diatasi dengan memanfaatkan hasil HTI perusahaan lain. Soalnya, industri pulp dan kertas tidak harus memakai kayu berdiameter besar, bisa dengan kayu berdiameter kecil. Namun, diakui kendala jarak antara pemilik HTI sangat jauh. Di satu sisi bisa lebih menguntungkan impor daripada harus membeli dari HTI lain.

Kebakaran Hutan dan lahan - Kebutuhan Akan Kebijakan Yang Mengatur Tanggung Jawab Perusahaan

rully syumanda

Abstraksi

Dalam briefing paper yang telah disampaikan oleh WALHI sebelumnya menyebutkan bahwa penyebab kebakaran hutan yang berakibat pada pencemaran asap dan meningkatnya emisi karbon disebablan oleh kebakaran yang dilakukan secara sengaja dan rambatan api dikawasan/lahan gambut dengan tottal luas hutan dan lahan yang terbakar dalam kurun waktu 6 tahun terakhir mencapai 27,612 juta hektar. Data yang dimiliki oleh WALHI menunjukkan bahwa tindakan kesengajaan secara khusus diwilayah Sumatera dan Kalimantan dipicu oleh : pembakaran lahan untuk perkebunan sawit dan HTI oleh perusahaan dan proyek lahan sejuta hektar yang berbuntut ekspor asap ke wilayah negara lain antara lain Malaysia dan Singapura.

Pembakaran hutan yang kami sampaikan dalam kertas posisi ini merefleksikan bahwa kebakaran hutan dilakukan secara sengaja dan menjadi salah satu bagian penting dari masalah kehutanan dan perkebunan Indonesia. Hutan Indonesia sebenarnya masuk dalam kategori hutan hujan basah yang sebenarnya kecil kemungkinan terjadi kebakaran dengan sendirinya atau yang disebabkan karena faktor alam. Faktanya kawasan yang terbakar adalah kawasan yang telah telah dibersihkan memalui proses land clearing sebagai salah satu persiapan pembangunan kawasan perkebunan. Artinya kebakaran hutan secara nyata dipicu oleh api yang sengaja dimunculkan.

Penyebab lain dari meningkatnya tingkat pembakaran hutan/lahan setidaknya juga dipengaruhi oleh (1) pembangunan industri kayu yang tidak dibarengi dengan pembangunan hutan tanaman sebagai bahan baku ; (2) besarnya peluang yang diberikan Pemerintah kepada pengusaha untuk melakukan konversi lahan menjadi perkebunan monokultur skala besar seperti perkebunan sawit dan perkebunan kayu (HTI) ; (3) penegakkan hukum yang lamban merespon tindakan konversi dan pembakaran yang dilakukan pengusaha dengan alasan meningkatkan kadar PH (kesuburan) tanah padahal instrumen hukumnya melarang hal tersebut.

Saat ini ada upaya untuk menyalahkan perladangan tradisional gilir balik (ladang berpindah) sebagai pelaku kebakaran hutan/lahan padahal hal tersebut sangat tidak beralasan sama sekali sebab sejak tahun 2001 hingga Mei 2006 diketahui bahwa kebakaran pada lahan-lahan milik masyarakat hanya mencapai 20 persen dari total keseluruhan wilayah yang terbakar. Dari 20 persen tersebut, kurang separuhnya terjadi pada lahan-lahan pertanian milik masyarakat yang menerapkan sistem rotasi pertaniannya. Sisanya lagi di kawasan-kawasan eks HPH yang ditinggalkan begitu saja oleh pemiliknya kemudian kembali digunakan oleh masyarakat. Keadaan ini sebenarnya enam tahun yang lalu telah disampaikan dalam Laporan Bapedal yang menyampaikan dalam kesimpulannya bahwa terjadinya akumulasi asap akibat kebakaran/pembakaran hutan memberikan kontribusi terhadap penurunan kualitas udara disebagian wilayah Sumatera dan Kalimantan serta wilayah serawak Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam. Selanjutnya dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan/lahan penting untuk diupayakan penegakkan hukum bagi para pelaku pembakaran oleh pengelola lahan skala besar selain meningkatkan kesadaran masyarakat.

Data dan informasi yang juga dikoleksi oleh WALHI melalui media massa terkait penegakkan hukum lingkungan untuk kasus kebakaran hutan/lahan yang pelakunya oleh pemegang hak pengusahaan hutan/perkebunan selama kurun waktu 2001-2006 menyebutkan sebanyak 11 kasus pembakaran hutan/lahan yang diproses hukum dan dibawa ke pengadilan. Jadi pertanyaan publik nasional dan internasional mengenai keseriusan penegakkan hukum baik yang bersumber pada peraturan perundang-undangan yang ada maupun instrumen internasional yang telah disepakati oleh Indonesia menjadi pertanyaan serius, terutama unutk memenuhi rasa keadilan masyarakat, kepentingan menjaga lingkungan dan penerapan prinsip zero burning.

Aspek Hukum Kebakaran Hutan
Terkait dengan penegakkan hukum kebakaran hutan/lahan yang telah disampaikan diatas, terutama untuk mendorong proses penegakkan hukum, setidaknya ada instrumen hukum nasional dan instrumen hukum (perjanjian) internasional dalam kasus kebakaran hutan/lahan yang bisa dijadikan landasan, antara lain :

Instrumen Hukum Internasional :
  1. The Geneva Convention on The Long-Range Transboundary Air Pollutan, 1979 (Konvensi Geneva 1979) : pasal 2 menyebutkan bawa mewajibkan Negara-negara peserta konvensi untuk berusaha menekan serendah mungkin, secara bertahap mengurangi dan mencegah pencemaran udara termasuk pencemaran udara lintas batas.
  2. Asean Agreement on The Conservation of Nature and Natural Resources, 1985 (ASEAN ACNN) : selain kerangka hukum kerjasama bidang konservasi alam dan sumber daya alam tetapi memuat juga kewajiban negara-negara ASEAN untuk mencegah kebakaran hutan sebagaimana yang tercermin dalam pasal 6 ayat (1) dan (2)
  3. Resolusi Singapore 1992 : Menegaskan dan memperkuat kerjasama dibidang bencana alam, pencemaran udara dan air lintas batas, tumpahan minyak, pembuangan limbah berbahaya dan kebakaran hutan.
  4. Resolusi Bandar`Seri Begawan, 1994 : Rencana Aksi Strategis ASEAN tentang Lingkungan Hidup
  5. ASEAN Cooperation Plan on Transboundary Pollutan, 1995 (ASEAN CPTP) : memuat 3 program dan salah satunya mengenai pencemaran udara lintas batas .

Peraturan perundang-undangan Indonesia :
  1. Undang-undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 49 & 50, dengan jelas mengatur tanggung jawab pemegang izin konsesi atas terjadinya kebakaran hutan dan larangan melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan di dalam areal kerjanya.
  2. UU No. 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan pasal 26 menyebutkan bahwa setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup dan larangan ini diatur dalam pasal 48 dan pasal 49.
  3. Undang-undang No. 23 tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 41 dan 42, dengan jelas mengatur perbuatan melawan hukum melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau pengrusakkan lingkungan hidup. Serta pasal 45 mengatur pidana dibidang lingkungan hidup jika tindakan tersebut dilakukan oleh badan hukum (perusahaan).
  4. Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan pasal 10 ayat (2) hurup b menyebutkan bahwa perlindungan hutan meliputi pencegahan, pemadaman dan penanganan dampak kebakaran walaupun didalam pasal 42 dan 43 mengenai tindakan pidana diberlakukan bagi pihak yang tidak memiliki surat-surat dan ijin atas hasil hutan.
  5. Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan juga mengatur larangan terhadap pembakaran hutan dan lahan, namun sayang sanksi yang diberlakukan adalah sanksi administrasi seperti yang diatur dalam pasal 25 dan 27 UU PLH.

Ketentuan diatas memperlihatkan banyaknya aturan hukum yang menyangkut larangan pembakaran hutan/lahan terutama dalam dua aturan hukum, antara lain dalam UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan. Keduanya memang melarang tindakan pembakaran lahan. Sementara dalam hal tindakan pembakaran hutan masuk dalam kategori pencemaran maka ketentuan larangan dan sangsinya pun diatur dalam UU No. 23 Tahun 1997 tentang PLH.

Dari beberapa ketentuan diatas, setidaknya ada beberapa hal yang kami catat. Ketentuan mengenai kebakaran/pembakaran hutan didalam UU Kehutanan sebenarnya tidak memberikan perhatian yang memadai bagi upaya penanggulangan kebakaran karena larangan membakar hutan yang terdapat dalam UU Kehutanan ternyata dapat dimentahkan untuk tujuan-tujuan khusus sepanjang mendapat izin dari pejabat yang berwenang (pasal 50 ayat 3 huruf d) ditambah lagi dengan dengan PP No. 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi dimana tidak ada satupun pasal yang menyinggung masalah pencegahan kebakaran hutan bagi pengusahaan hutan. Sementara ketentuan dalam PP No. 4 tahun 2001 memperkecil interpretasi penggunaan pasal 10 dalam PP No. 45 tahun 2004 tentang tindakan penegakkan hukumnya, artinya tindakan perlindungan hutan dari tindakan pembakaran akan diberlakukan bagi mereka pelaku yang tidak memiliki ijin atau surat yang syah sesuai peraturan yang berlaku. Dalam PP No. 4 tahun 2001 itu pula ketentuan sangsi bagi pembakar hutan hanya diberlakukan sangsi administrasi sebagaimana yang diatur dalam pasal 25 dan 27 UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sementara itu UU No 23/97 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup juga tidak memberikan mandat secara spesifik untuk mengembangkan peraturan dibawahnya (setingkat Peraturan Pemerintah) tentang pencemaran lingkungan seperti kasus kebakaran hutan ini. Sama halnya dengan UU No 18 tentang Perkebunan yang tidak memuat sanksi administratif bagi perusahaan yang melakukan landclearing dengan cara membakar. Padahal ini salah satu yang dibutuhkan oleh penegakkan hukum sesuai mandat pelestarian lingkungan (hutan) dan prinsip zero burning yang ditetapkan dalam beberapa klausul perjanjian (hukum) internasional. Pertanyaan mendasarnya adalah : aturan hukum apa yang dipergunakan selama ini untuk melakukan penegakkan hukum mengenai kebakaran/pembakaran hutan terutama yang dilakukan oleh badan hukum baik pemilik hak pengusahaan hutan dan perkebunan dan siapa yang melakukannya ?

Rekomendasi
Dari beberapa uraian diatas ada banyak celah yang membingungkan dan ini nyata-nyata dipergunakan oleh pihak yang sengaja melakukan cara-cara pengusahaan hutan/perkebunan dengan jalan pembakaran hutan sebagai jalan yang sebenarnya melawan hukum, selain ada celah ketidakserasian siapa aktor penegak hukumnya, dalam hal penegakkan hukum secara sektoral yang selama ini dilakukan antara pihak Departemen Kehutanan, Departemen Pertanian dan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kepolisian Republik Indonesia dengan arahan undang-undangnya masing-masing. Bahkan ditingkat lapangan hal ini menjadi sangat rumit sekali. Melihat fakta ini maka kami, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) merekomendasikan beberapa hal, antara lain:

  1. Perlu dilakukan upaya yang keras untuk mendorong penegakkan hukum lingkungan, terutama bagi pelaku pembakar hutan dan pentingnya dilakukan koordinasi semua departemen yang terkait dengan dikukuhkan oleh Surat Keputusan Bersama (SKB) atau lebih tinggi setingkat Instruksi Presiden (Inpres) seperti yang kita lihat dalam Inpres mengenai Pemberantasan Illegal Logging.
  2. Perlu diupayakan lahirnya Peraturan Pemerintah terutama oleh Kementrian Lingkungan Hidup mengenai tanggung jawab perusahaan apabila terjadi kebakaran/pembakaran di hutan/lahan di konsesinya untuk menutup celah kesimpangsiuran ketentuan hukum seperti yang telah dipaparkan diatas.

Usaha Sistematis “Penurunan Kriteria” Legalitas Kayu - Meminggirkan Aspek Sosial

rully syumanda
Catatan Kritis Proses Penyusunan Kriteria dan Standar “Wood Legality”


Pendahuluan
Pemerintah Indonesia, Lembaga Usaha bidang Kehutanan serta pembeli kayu di negara lain merespons maraknya pembalakan yang destruktif yang disederhanakan menjadi permasalahan illegal logging dengan membuat kriteria apa yang dimaksud dengan legalitas kayu. Kriteria ini dikenal dengan kriteria BRIK (Badan Revitalisasi Industri Kehutanan). Akan tetapi kriteria ini tidak mendapat respons positif dari pasar Eropa serta tidak mendapat dukungan ornop dikarenakan terlihat hanya seperti meloloskan kayu dari hutan sebagai kayu yang legal dengan mengesampingkan banyak hal yang berkaitan dengan issue sosial.

Beberapa ornop berbasis konservasi, Pemerintah Inggris serta Pemerintah Indonesia memulai kembali mendiskusikan perlunya kriteria indikator yang lebih dapat diterima secara sosial, ekonomi dan lingkungan. Kriteria ini dikenal dengan nama wood legality yang akan diterapkan menjadi kesepakatan bilateral antar negara. Proses ini sudah berjalan cukup lama sejak tahun 2004 dengan penyiapan kriteria dan indicator versi 1, 2 dan 3 demikian pula telah diikuti berbagai lokakarya serta melibatkan pakar untuk menguji kriteria tersebut dan juga pengujian ke lapangan. Sayangnya berbagai informasi ini tidak dibuka secara luas sehingga terlihat tidak ada keberlanjutan pengetahuan dalam membangun kriteria tersebut.

WALHI melihat ada usaha sistematis dari pihak pihak tertentu yang berupaya untuk menurunkan (down grading) kriteria-kriteria tertentu, terutama pada aspek sosial (FPIC dan Penetapan Kawasan Hutan), yang di tenggarai dilakukan secara sadar dan sengaja untuk meloloskan kayu-kayu dari usaha kehutanan skala besar. Tulisan ini mencoba melihat mandat apa yang diberikan kepada team kecil dan apa yang telah dihasilkan oleh tim tersebut dan mencoba mengukur kembali draft versi 3.2 dengan draft 2 serta dengan mempertimbangkan studi khusus yang di presentasikan oleh Dr.Marcus Colchester pada 2005 .

Semoga hal ini membuka mata kita semua tentang apa yang pernah, sedang dan akan terjadi dalam mewujudkan pengelolaan hutan yang adil dan lestari

Penurunan Kriteria dua Aspek Sosial Penting
Dua aspek sosial penting yang berkaitan dengan proses pemberian ijin suatu usaha kehutanan adalah Proses Persetujuan Tanpa Paksaan (Free and Prior Informed Consent/FPIC) serta Proses Penetapan Kawasan Hutan. Dua hal ini merupakan hal penting yang tidak dapat dilewatkan begitu saja, dikarenakan dua hal inilah yang memberikan legalitas pemberian ijin atas kawasan hutan.

1. Penetapan Kawasan Hutan adalah suatu bukti bahwa kawasan tersebut merupakan kawasan hutan yang tidak di bebani hak, seperti tercantum dalam UUK. Hal ini yang menjamin bahwa tidak adanya tumpang tindih penguasaan atas kawasan hutan atau dapat dikatakan pula sebagai kawasan hutan tetap. Penetapan Kawasan Hutan dilakukan melalui proses pengukuhan yang meliputi, penunjukkan kawasan hutan (oleh Menteri), penatabatasan kawasan hutan (oleh pemda bersama-sama dengan masyarakat) serta penetapan kawasan hutan jika penataan batas telah mencapai temu gelang (oleh Menteri). Ini semua diatur dalam berbagai peraturan perundangan bidang kehutanan antara lain UUK, PP 44/2004 ttg Perencanaan Hutan, SK Menhut no 32/2001 dan SK Menhut 70/2001 serta kebijakan lain yang berkaitan dengan keberadaan Panitia Tata Batas (masyarakat, BPN instansi terkait sebagai anggotanya). Demikian pula sejalan dengan salah satu kebijakan prioritas departemen Kehutanan yaitu pemantapan kawasan hutan (mempercepat proses penetapan kawasan hutan).

Penetapan kawasan hutan diikuti dengan penataan batas areal kerja Unit Manajemen (UM). Hal ini untuk menjamin dikeluarkannya lahan lahan yang tidak produktif dan masih adanya klaim masyarakat dari wilayah kerja Usaha Manajemen Kehutanan, dan berkaitan dengan perhitungan jatah tebang tahunan suatu unit manajemen.

Bagaimana masalah penatapan kawasan hutan diterjemahkan dalam draft kriteria ini?
Dari versi pertama sampai versi ke 3 terlihat adanya perubahan sbb:
  • draft 1 terlihat jelas bahwa masalah penetapan kawasan hutan merupakan masalah legalitas yang penting sehingga dimasukkan menjadi kriteria pertama (penguasaan lahan dan hak pemanfaatan). Jelas dikatakan bahwa yang dimaksud dengan legal adalah kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan hutan tetap dengan dibuktikan sebagai alat verifier yaitu SK Menteri akan penetapan kawasan hutan dalam bentuk kelompok hutan serta dibuktikan dengan konsistensi penetapan kawasan hutan dengan dokumen BATB yang diakui oleh masyarakat.
  • draft 2 terlihat ada usaha penurunan standart tersebut dengan mengatakan bahwa yang dimaksud dengan legal adalah kawasan hutan yang telah ditata batas dan dibuktikan dengan Berita Acara Tata Batas (BATB).
  • draft 3 terlihat usaha menurunkannya kembali menjadi Pemilik Ijin mampu menunjukkan ijin IUPHK. Dimana kita ketahui banyak sekali ijin yang diterbitkan diatas kawasan hutan yang belum ditetapkan sebagai kawasan Hutan Negara dan kawasan tersebut belum ditata batas sehingga akan terlihat kebingungan mana yang sebenarnya lahan-lahan masyarakat dan mana yang merupakan kawasan hutan tetap.

Dengan menurunkan standar ini secara nyata instrument ini tidak dapat dipakai untuk menjawab legalitas kayu atas dasar penguasaan lahan. Hal ini perlu dikembalikan kepada posisinya yaitu kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan hutan tetap dengan dibuktikan sebagai alat verifier yaitu SK Menteri akan penetapan kawasan hutan dalam bentuk kelompok hutan serta dibuktikan dengan konsistensi penetapan kawasan hutan dengan dokumen BATB yang diakui oleh masyarakat .

Issue deliniasi juga tidak mendapat perhatian yang cukup meski diakui isue ini sering menjadi triger dalam memicu konflik wilayah dengan masyarakat. Meskipun lagi konsep deliniasi dianggap sebagai sebuah intrument yang dapat memperkecil dampak lingkungan yang muncul akibat perubahan peruntukkan menjadi hutan tanaman.

  • Deliniasi makro dan mikro merupakan instrumen tunggal dan berkekuatan hukum dalam penilaian dan deliniasi areal konsesi hutan tanaman.
  • Instrument ini mengakomodasi lebih dari cukup secara proporsional antara aspek ekonomi, ekologi, sosial dan etika yang diusungnya.
  • Areal-areal hutan yang mengacu pada deliniasi makro dan mikro memiliki kepastian mana-mana batas yang harus dijaga kelestariannya dan mana-mana wilayah yang tidak boleh diekstraksi berkaitan dengan klaim masyarakat.

Dalam areal yang telah dideliniasi, seluruh pemegang konsesi hutan tanaman – yang kemudian disetujui dan disahkan Dephut, memiliki kepastian kawasan. Kondisi ini mutlak untuk diikuti dan kedepannya dapat dijadikan basis utama dalam percepatan pembangunan hutan tanaman.

Hal lain adalah masalah yang berkaitan dengan penataan batas areal kerja Unit Manajemen, tidak di singgung sama sekali dalam kriteria ini bahkan hilang sama sekali. Hal ini perlu ditekankan untuk memberikan jaminan bahwa yang masuk dalam areal kerja hanyalah wilayah-wilayah yang produktif untuk usaha kehutanan, dan tidak memasukan tanah tanah non produktif ke dalamnya misal sawah, kebun, tegalan, lading, bahkan pemukiman dan jalan dalam usaha kehutanan. Ini tetap diperlukan untuk menjamin bahwa usaha masyarakat dilindungi dari usaha penyerobotan lahan oleh unit manajemen. Demikian pula untuk menjamin bahwa areal kerja tidak masuk kedalam wilayah yang dikategorikan sebagai kawasan lindung.

2. Free, Prior, Informed and Consent hal ini sangat dibutuhkan untuk menjamin adanya proses pengambilan persetujuan dari masyarakat atas usaha kehutanan yang akan dijalankan di wilayahnya yang dilakukan sebelum usaha dilakukan dan dilakukan dengan bebas tanpa paksaan . Jika hal ini tidak dilakukan maka tidak ada jaminan bahwa masyarakat memberikan persetujuannya atas usaha kehutanan di lingkungannya dan dilakukan secara bebas tanpa paksaan oleh aparat militer, polisi maupun aparat negara lainnya. Serta jaminan bahwa masyarakat mengerti akan dampak yang ditimbulkan dari usaha kehutanan di lingkungannya termasuk dampak lingkungan, sosial serta konsekwensi hukumnya. Hal ini seharusnya secara jelas dituangkan dalam kriteria 1 dan 3, dalam draft 2 disebut proses PADIATAPA (persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan).

Bagaimana hal ini diterjemahkan dalam kriteria indikator ini?
Dari versi pertama hingga versi ke 3 terlihat usaha menurunkan standard ini secara sistematis seperti berikut:

  • Dalam draft 1 serta studi yang dilakukan oleh Marcus ditahun 2005 ditegaskan pentingnya proses PADIATAPA dan diperlukan suatu guide line menjalankan PADIATAPA. Hal ini juga dikemukakan dalam seminar di Hotel Salak (Bogor, 2005) untuk menyiapkan guideline tsb dalam bentuk tahapan-tahapan yang dapat di uji. Hal ini tidak tertuang dalam draft-draft selanjutnya. Dalam draft 2 masih tercantum dalam kriteria 3.1 dengan menurunkannya dan dengan menambahkan kata menunjukkan usaha untuk melakukan PADIATAPA. Perubahan mendasar terjadi dengan merubah hasil PADIATAPA dengan menunjukkan dokumen proses persetujuan menjadi menunjukan usaha menjalankan PADIATAPA dengan menunjukan bukti usahanya.
  • Sedang dalam draft 3 secara nyata dilakukan down grading konsep PADIATAPA dengan hanya mencantumkan mempertimbangkan pendapat masyarakat (kriteria 1 verifier 1.3). Perubahan persetujuan menjadi pertimbangan pendapat merupakan down grading radikal yang mengkerdilkan jaminan bagi masyarakat atas kegiatan usaha kehutanan di lingkungannya.

Akibat dari down grading ini adalah, tidak adanya proses FPIC yang dijamin dalam prinsip FSC no 3, sehingga kriteria ini tidak bermakna sama sekali karena tidak dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat atas persetujuannya akan usaha kehutanan di wilayahnya demikian pula tidak dapat memberikan jaminan bahwa secara sadar dan tanpa paksaan masyarakat memahami dan menyetujui segala konsekwensi hukum, lingkungan dan sosial atas lingkungannya. Hal ini perlu didudukan seperti semula dengan mengembalikan prinsip PADIATAPA dalam prinsi 3 (Hubungan dengan Masyarakat dan Hak Pekerja) seperti yang ada dalam draft 2


Hilangnya Prinsip sebagai Semangat Sertifikasi Wood Legality
Selain dari pada prinsip dan kriteria tersebut, terdapat perubahan yang radikal dalam penyusunan versi 3 yaitu penghilangan 7 Prinsip yang menjiwai segala proses tersebut antara lain:

  1. P1. Penguasaan Lahan dan Hak Pemanfaatan Hutan (diakomodir dalam versi 3 secara partial)
  2. P2. Dampak Fisisk, Sosial dan Lingkungan
  3. P3. Hubungan dengan Masyarakat dan Hak Pekerja
  4. P4. Perundang Undangan dan Peraturan Mengenai Pemanenan Kayu
  5. P5. Pungutan Kehutanan
  6. P6. Lacak Balak
  7. P7. Pengolahan Kayu

Prinsip tersebut di kembangkan sejak draft 1 dan dirubah oleh tim kecil yang dirasa telah melakukan nya secara sengaja dan dilakukan diluar kewenangannya. Tim kecil hanya berwenang untuk melakukan reprase sesuai dengan terminology yang lazim, merestruktur dan mereformat bukan melakukan down grading dan menghilangkan hal hal yang esensial.


Upaya Toleransi Terhadap Aktivitas Illegal
Hal lain yang patut menjadi perhatian adalah adanya upaya-upaya dari pihak perusahaan yang terlibat dalam proses ini untuk memberikan bobot pada setiap verifikasinya. Hal ini sangat tidak bisa diterima. Pemberian bobot akan membuat sertifikasi legalitas yang berjenjang. Ukuran legal tidaknya kayu pada akhirnya hanya dilihat dari besaran prosentase . Berbagai pihak seharusnya melihat ini sebagai masalah yang sangat serius. Legalitas tidak bisa digradasikan. Hasil akhir dari penilaian legalitas hanya dua: legal dan tidak legal.

Kelestarian kawasan hutan tidak akan dapat terpenuhi apabila ada penjejangan dalam sertifikasi legalitas. Penjejangan/phasing grading pada akhirnya dilihat sebagai sebuah upaya untuk membantu produsen dan konsumen menetapkan targetnya dalam aspek legalitas tanpa melihat dan memperhitungkan kondisi kritis sektor kehutanan pada saat ini.

Penutup
  1. Kebijakan yang terus berubah , hal ini telah teridentifikasi dimasa transisi (reformasi) demikian pula dengan TAP MPR no IX/2001 yang memandatkan untuk menguji kebijakan yang berkaitan dengan Agraria dan Sumber Daya Alam. Hasil uji kebijakan akan diikuti dengan pencabutan dan revisi sehingga kebijakan akan terus berubah. Kriteria standart legalitas kayu harus dapat juga beradaptasi dengan situasi transisional ini. Secara panjang lebar didiskusikan dalam seminar dan lokakaruya terdahulu. Deangan konsekwensi ini, maka jelas akan terjadi perubahan yang mengarah kepada up grading kriteria dan standart bukan down grading seperti yang saat ini terjadi.
  2. Batu ujian bagi Tim Kecil dan LEI, memfasilitasi proses ini menjadi batu ujian bagi LEI dan tim kecil untuk bekerja transparent dengan meningalkan kepentingan kepentingannya yang lain demi menuju pengelolaan hutan yang adil dan lestari. Batu ujian yang di perhatikan oleh orang banyak dari berbagai kalangan dan kredibilitas lembaga yang dipertaruhkan
  3. Field Work, merupakan hal penting yang dimasa lalu dilakukan secar tidak transparent dengan tidak pernah menghadirkan tim kerja lapangan untuk mempersentasikan hasilnya, dan disisi lain menghalangi kelompok lain yang independent untuk melakukan uji coba. Kesempatan uji coba yang akan segera dilakukan di bulan Agustus 2006 meruapakan momentum untuk mendapatkan kembali kepercayaan yang sudah hilang dan secara transparant membentuk time uji coba dan mengemukakan hasilnya. Bantuan bekal untuk melakukan verifikasi dari beragai pihak sangat dibutuhkan.
  4. Dua Kriteria yang terkubur, FPIC dan Penetapan Kawasan Hutan harus dihidupkan kembali dengan menempatkan prinsip prinsip 1-4 seperti semula, jika memang ingin memberikan perlindungan kepada rakyat atas usaha usaha kehutanan yang berjalan dilingkungannya. Kriteria 4 harus dapat mengakomodir perubahan kebijakan yang terjadi dari masa ke masa seperti dengan diratifikasinya konvenan EKOSOB dan SIPOL dalam perundang undangan Indonesia awal tahun 2006 sudah sepatunya usaha penurunan standard kriteria diganti dengan usaha menaikkan standard kriteria kriteria, dan indicator serta memperbaiki alat verifikasinya.
  5. Pembuktian dibalik Legalitas Kertas, dalam usaha melakukan verifikasi lapangan perlukan dikembangkan alat verifikasi yang lebih credible daripada hanya verifikasi adminsitrasi yang harus diuji legalitasnya melalui catatan proses, wawancara dengan key informants serta bentuk cross check lainnya. Alat verifikasi kelengkapan adminsitarsi dapat dikatagorikan sebagai alat verifikasi adminsitarsi awal untuk membuka proses verifikasi yang lebih luas melalui proses cross check

WALHI percaya bahwa apabila beberapa catatan diatas dikembangkan secara terbuka, serius dan konsisten, pengelolaan hutan yang adil dan lestari dapat terwujud dan membarikan manfaat yang sebesar-besarnya, utamanya terhadap masyarakat yang berada di dan sekitar hutan.@

Informasi lebih lanjut:
Rully Syumanda, +6281319966998, roelly@walhi.or.id
Terimakasih kepada Lisken Situmorang dan Martua Sirait atas saran dan masukannya.

Setahun kebijakan SBY – JK pada sektor kehutanan

rully syumanda, April 2006



Deforestasi terus berlangsung di Indonesia. Angkanya berubah dan cenderung menurun bukan karena penanganan yang sesuai namun dikarenakan semakin sulitnya bahan baku kayu dijangkau oleh penebang liar. Bila pada tahun 2003 WALHI memperkirakan laju kerusakan sebesar 3,2 juta hektar, pada tahun 2005 ini WALHI memperkirakan laju kerusakan hutan “hanya” berkisar pada angka 2,4 juta hektar.

Sektor kehutanan Indonesia pada dasarnya berada pada titik nadir. Puluhan industri kehutanan telah menutup usahanya karena ketiadaan bahan baku. Besarnya kebutuhan bahan baku industri yang mencapai 63 juta meter kubik pertahun tidak mampu dipenuhi oleh hutan alam dan kebun kayu (HTI) yang hanya mampu menyuplai kurang dari 20 persen dari total kebutuhan. Angka ini belum lagi termasuk 25 juta meter kubik kebutuhan kayu bagi masyarakat Indonesia.

Dengan gap yang sedemikian besar dan ancaman hancurnya industri yang pernah menyumbang 79% pasokan global, dibutuhkan penanganan khusus dari kepemimpinan SBY-JK. Utamanya untuk menjamin keberlanjutan industri yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

Tiga Masalah Mendasar

Kembali kebelakang, pada dasarnya masalah kehutanan didasarkan pada tiga hal pokok: Kegagalan pemerintah untuk menghormati hak-hak masyarakat terhadap hutan, kapasitas yang berlebih dari industri yang ada dan korupsi yang menyebar sedemikian parah pada sektor kehutanan, dari mulai institusi resmi yang mengurus sektor kehutanan sampai dengan aparat penegak hukumnya. Semua terlibat dan tidak menyisakan satupun aktor yang bersih dari korupsi.

Tiga masalah pokok tersebut menjadi judul besar dari penyelesaian masalah kehutanan Indonesia. WALHI meyakini bahwa bila ketiga hal tersebut tidak segera ditangani dengan segera, prediksi MS. Ka’ban tentang kemungkinan musnahnya hutan alam indonesia dalam 15 tahun kedepan bisa jadi akan datang jauh lebih cepat.

Setahun masa kepemimpinan SBY – JK, dalam kacamata WALHI, belum lagi menampakkan pijakan yang berarti dalam menangani sektor kehutanan. Pemberantasan illegal logging yang sempat menarik perhatian massa ternyata tidak juga diikuti dengan konsistensi. Seperti biasa, pemberantasan illegal logging masih bersifat sporadis dan mandeg pada satu titik. Brengseknya, operasi tersebut malah justru dijadikan momen bagi industri pencuri kayu untuk menarik nafas dan beristirahat dari aktivitas amoralnya.

Padahal lagi, praktik illegal logging di Indonesia telah menciptakan kerugian 30 triliun rupiah per tahun dengan total kayu tercuri 70 juta m3 setiap tahunnya. Perkiraan lain malah menyebutkan angka US$ 4 milyar per tahun. Angka ini menjadi fantastis mengingat saat ini BPPN menguasai 129 perusahaan kehutanan dengan total hutang mencapai Rp 21,9 trilyun. Lebih dari separuh (12 trilyun) milik perusahaan pengolahan kayu tanpa HPH.

Bila dilihat lebih jauh, illegal logging pada dasarnya bukan masalah utama dari sektor kehutanan. Illegal logging hanya merupakan simptom dari memburuknya sustainable forest industries. Ia merupakan dampak ikutan dari besarnya gap antara supply dan demand industri kehutanan, yang sayangnya tidak menjadi perhatian dari kepemimpinan SBY-JK.

Blunder Penyelesaian Masalah Over-Capacity

Ketimpangan antara supply dan demand malah dijawab dengan kebijakan yang bersifat blunder dan mengancam sisa hutan alam Indonesia. Pilihan revitalisasi industri kehutanan dengan peningkatan penyediaan bahan baku untuk pemenuhan industri, dalam logika paling awampun menjadi mustahil mengingat angka demand yang sulit untuk terkejar.

Kebijakan penyediaan bahan baku dapat dilihat dari rencana Departemen Kehutanan dimana target yang ingin dicapai adalah perluasan 5 juta hektar HTI. Anehnya lagi, pemerintah merasa tidak ada yang salah dengan berdirinya 2 industri pulp baru di Kalsel oleh United Fibre System (UFS) dan di Kalteng oleh Korindo Group. Belum lagi rencana investor dari Malaysia dan India yang akan membangun pabrik di Kalimantan Barat, yang kesemuanya malah justru menambah angka demand industri kehutanan dan menciptakan ancaman baru hutan Indonesia dengan pola kebodohan serupa, membangun industri terlebih dahulu dan bukan membangun perkebunannya terlebih dahulu.

Pembentukan Badan Restrukturisasi untuk menyelesaikan carut marut industri kehutanan ternyata juga tidak segarang nama yang dimilikinya. Disamping tidak adanya kewajiban bagi daerah untuk memberikan nama perusahaan dan konsesi yang telah dikeluarkan oleh daerah, Badan yang berada dibawah naungan Departemen Kehutanan ini juga cenderung pasif dan menunggu bola. Mungkin tepat bila idiom anak muda masa kini di tabalkan pada Badan Restrukturisasi: hari gini nunggu bola?

Tidak Ada Political Will Terhadap Hak Masyarakat

Dilain hal, pengakuan terhadap hak-hak masyarakat terhadap hutan juga luput dari perhatian kepemimpinan SBY-JK. Dalam kacamata WALHI, hilangnya kontrol masyarakat terhadap hutan selama ini telah menyebabkan hutan terus saja dipandang sebagai komoditi berdasarkan tegakan pohon diatasnya. Tidak heran sistem pengelolaan kehutanan yang dimiliki pemerintah cenderung bersifat ekstraksi yang menafikan daya dukung lahan.

Ketidak berpihakan kepemimpinan SBY-JK terhadap hak-hak masyarakat terhadap hutan, secara gamblang bisa dilihat pada kebijakan Mendagri yang mencabut Peraturan Daerah Pengelolaan Sumberdaya Hutan Berbasis Masyarakat di Wonosobo pertengahan tahun ini. Ini adalah preseden terbesar dari kepemimpinan yang tidak mengakui hak masyarakat terhadap hutan.

Meskipun kemudian pemerintah melontarkan ide HTI berbasis masyarakat untuk menjawab kebutuhan perluasan konsesi HTI, namun toh pengabaian hak masyarakat terhadap hutan sepertinya cenderung dijadikan patron sebagaimana pola HKM yang telah diperkenalkan beberapa tahun yang lalu.

---o00OOO00o---

Penyelamatan Sektor Kehutanan Indonesia

Sektor kehutanan pada dasarnya merupakan salah satu sektor yang memainkan peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Sektor ini menjadi penyedia bahan baku utama bagi industri hilir yang bisa mengkatrol pendapatan devisa negara, asalkan dikelola secara arif dan bijaksana.

Dimulai pada tahun 1960-an melalui pemberian izin Hak Pengusahaan Hutan, sektor ini terus menggeliat melalui terobosan industri kayu lapis, yang pada tahun 1980-an menjadi pemasok 79 persen kebutuhan global.

Pada akhir tahun 1980-an, industri pulp dan kertas mulai meluncur dengan subsidi dari Dana Reboisasi, sehingga biaya produksi menjadi yang terendah di dunia. Dari tahun 1988 hingga 2001, produksi pulp meningkat sepuluh kali lipat menjadi 6,1 juta ton per tahun. Produksi kertas meningkat tujuh kali lipat menjadi 8,3 juta ton per tahun pada masa yang sama. Pada tahun 2001, pulp dan kertas menyumbang 50% dari ekspor kehutanan negara.

Sayangnya, berbagai kemudahan bagi industri kehutanan dan trilyunan devisa yang diperoleh dari sektor ini malah membuat Pemerintah menutup mata atas berbagai anomali yang terjadi. Segera saja sektor kehutanan menjadi salah satu sektor yang turut serta berperan dalam penghancuran ekonomi, ekologi, dan sosial.

Pada aspek ekonomi, sektor ini turut serta menyumbang besaran hutang yang harus ditanggung pemerintah. Nilainya pun tidak tanggung-tanggung, mencapai Rp 21,9 trilyun yang berasal dari 120 an perusahaan kehutanan.

Berbagai peraturan pemerintah yang mengiringi larangan ekspor kayu bulat yang tidak diikuti dengan kebijakan ambang batas ekstraksi, ditambah berbagai subsidi untuk perusahaan-perusahaan kayu untuk membangun unit-unit pengolahan terlebih dahulu, memastikan terjadinya dominasi konsesi kayu.

Larangan ekspor menurunkan harga kayu dalam negeri sehingga menjamin akses industri terhadap kayu murah. Larangan ekspor sekaligus memicu peningkatan kapasitas industri kayu yang menyebabkan terjadinya peningkatan kecepatan penebangan dan penyitaan lebih lanjut lahan masyarakat lokal.

Akibatnya baru dirasakan sekarang. Kapasitas produksi membumbung jauh tinggi dan tidak mampu dipenuhi oleh hutan alam dan HTI yang ada. Pilihan kebijakan SBY-JK yang menjawab masalah ini dengan pendekatan revitalisasi juga menambah daftar panjang blunder kebijakan sektor kehutanan. Tidak salah bila dikatakan, seperti yang telah diungkapkan diatas bahwa Sektor Kehutanan Indonesia berada di titik nadir!

Hanya ada satu jalan untuk menyelamatkan sektor kehutanan Indonesia, yaitu dengan mengeluarkan kebijakan yang bersifat radikal. Kebijakan ini harus diarahkan untuk menjamin keberlanjutan sektor kehutanan. Sejumlah kebijakan yang sifatnya menggampangkan masalah, sebagaimana pilihan SBY-JK harus dipangkas. Lebih baik prihatin dalam beberapa tahun asalkan menjamin keberlanjutan industri kehutanan daripada pesta pora di lima tahun pertama lalu kolaps pada tahun berikutnya.

Jeda Tebang Hutan Alam Indonesia

WALHI memandang perlu dilakukan sesegera mungkin jeda tebang pada hutan alam Indonesia. Jeda tebang tentunya tidak bisa dilakukan secara serta merta. Ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Hal utama yang harus dilakukan untuk menuju jeda tebang adalah penghentian izin peningkatan kapasitas produksi dan izin bagi konsesi baru.

Pemerintah kemudian harus merubah paradigma dan jangkauan Badan Restrukturisasi Industri Kehutanan. Badan ini sudah harus mulai menjemput bola dengan melakukan audit terhadap berbagai industri kehutanan. Pemerintah tidak boleh ragu untuk menutup perusahaan yang terbukti tidak lagi memiliki bahan baku.

Kebijakan ini juga harus diikuti dengan pembukaan kran impor bahan baku mentah bagi industri yang ada. Intensif juga perlu di berikan kepada industri yang terbukti secara managerial dan finansial memiliki prospek yang cerah sekaligus bertanggung jawab terhadap peningkatan perekonomian lokal.

Pada saat bersamaan, pemerintah juga harus mengeluarkan kebijakan pembangunan industri hilir perkebunan yang disesuaikan dengan kapasitas produksi terpasang untuk menyerap lonjakan tenaga kerja dari sektor kehutanan. Dua langkah ini harus dijalankan secara bersamaan agar tidak terjadi kegamangan tenaga kerja di sektor kehutanan.

Hal yang harus menjadi agenda utama pemerintah adalah pengakuan terhadap hak-hak masyarakat. Dengan pelibatan masyarakat dalam pengamanan hutan dan dengan menjamin hak merekalah masalah deforestasi dan degradasi lahan bisa diminimalkan. Tentunya pengakuan atas hak ini tidak hanya terbatas pada kawasan komunal milik masyarakat namun juga penjaminan akses mereka terhadap bioregion sebagai salah satu instrumen pendukung sustainable livelihood mereka.

KEBAKARAN HUTAN - SIKLUS TAHUNAN BENCANA INDONESIA

Rully Syumanda


Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, musim pembakaran kali ini datang sedikit terlambat. Kalau biasanya Bulan Juli dan Agustus diisi dengan pembakaran bagian ke dua, pada bulan ini jumlah titik api justru berada pada titik tertinggi tahunannya. Antara 19 Juli sampai dengan 7 Agustus 2006 saja tidak kurang dari 18.267 hotspot berada di dua pulau “langganan utama”. Propinsi Riau dan Kalimantan Barat masih tetap sebagai pemegang rekor. Riau “memproduksi” 3.344 hotspot dan Kalbar memproduksi 7.163 hotspot.

Sejak kebakaran dahsyat yang dikategorikan bencana terburuk 1997[1], setiap tahunnya Indonesia memproduksi lebih dari 40.000 hotspot. Angka ini menurun pada 2005 menjadi hanya 39.000 titik saja. Bila berdasarkan teori bahwa satu pixel/hospot mewakili kawasan seluas 1,1 km x 1,2 km dengan suhu yang terekam 315º K (420º C) pada siang hari dan 310º K (370º C) pada malam hari, total luasan yang terbakar di Indonesia sejak 2001 hingga 2006 adalah seluas 27,612 juta ha equivalen dengan 247.506 hotspot.

Pembakaran sendiri sudah menjadi bagian dari geliat industri kehutanan dan perkebunan. Disebut pembakaran karena lebih banyak ditemukan unsur kesengajaannya. Hutan Indonesia masuk dalam kategori hutan hujan basah yang tidak memungkinkan bagi hutan terbakar dengan sendirinya. Dalam banyak kasus, kawasan yang terbakar adalah kawasan yang telah dibersihkan (landclearing) sebagai proses persiapan pembangunan perkebunan. Dengan tipe hutan Indonesia, serasah yang muncul jauh lebih sedikit dibanding tipe hutan seperti Eropa dan Amerika. Kebakaran hutan tidak akan mungkin terjadi bila tidak dipantik oleh api diatas serasah.

Selain pertimbangan untuk mempercepat landclearing, pembakaran hutan dan lahan dibeberapa tempat juga dijadikan pilihan untuk menaikkan pH tanah. Di sebagian besar daerah Kalimantan dan Sumatera misalnya, dengan pH berkisar antara 3 - 4 membuat komoditi perkebunan sawit dan akasia tidak cocok untuk tumbuh dikawasan tersebut. Dengan melakukan pembakaran, abu yang tersisa akan mampu menaikkan pH tanah menjadi 5 – 6 sehingga layak untuk ditanami (contoh putusan hukum: Pembakaran yang di lakukan di areal PT. Adei Plantation & Industry dimana industri bersangkutan mengakui bahwa pembakaran lahan salah satunya ditujukan untuk menaikkan kadar pH tanah).

Bukti-bukti bahwa konsesi perkebunan dibersihkan dengan cara bakar sebetulnya sudah bisa dilihat indikasinya di lapangan. Tanpa harus menemukan sekaleng bensin dan sebatang korek api, tumpukan kayu yang disusun berjalur-jalur sebetulnya sudah mengindikasikan bahwa kawasan tersebut sedang dalam persiapan pembersihan lahan dengan metode bakar. Metode ini paling sering digunakan oleh perusahaan untuk mendapatkan hasil yang efektif dan juga sebagai salah satu upaya meminimalisir penyebaran api yang lebih luas.

El Nino memang berhubungan dengan kekeringan dan kebakaran hutan. Namun patut digaris bawahi bahwa el Nino bukan penyebab kebakaran hutan melainkan necessary condition terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Patut digarisbawahi pula bahwa upaya menyalahkan perladangan tradisional gilir balik adalah sangat tidak beralasan sama sekali. Sejak tahun 2001 hingga Mei 2006 diketahui bahwa kebakaran pada lahan-lahan milik masyarakat hanya mencapai 20 persen dari total keseluruhan wilayah yang terbakar. Dari 20 persen tersebut, kurang separuhnya terjadi pada lahan-lahan pertanian milik masyarakat yang menerapkan sistem rotasi pertaniannya. Sisanya lagi di kawasan-kawasan eks HPH yang ditinggalkan begitu saja oleh pemiliknya kemudian kembali digunakan oleh masyarakat.

Sampai saat ini, sepertinya Pemerintah tidak memiliki keseriusan untuk menghentikan apalagi menindak pelaku pembakaran. Padahal, sejak bencana kebakaran hutan yang terjadi di tahun 1997, berbagai studi dan kajian telah dilakukan. Bahkan sejumlah bantuan dari UNDP pada tahun 1998 yang telah menghasilkan Rancang Tindak Pengelolaan Bencana Kebakaran-pun seolah tidak mampu dimanfaatkan. Fakultas Kehutanan IPB bersama Departemen Kehutanan dan ITTO juga menelurkan 14 rancangan kebijakan yang menghasilkan rekomendasi kebijakan operasional.

Sementara itu, UU Kehutanan No 41 tahun 1999 juga tidak memberikan perhatian yang memadai bagi upaya penanggulangan kebakaran. Contohnya, larangan membakar hutan yang terdapat dalam UU Kehutanan ternyata dapat dimentahkan untuk tujuan-tujuan khusus sepanjang mendapat izin dari pejabat yang berwenang (pasal 50 ayat 3 huruf d). Demikian halnya dengan PP No. 6/99 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi dimana tidak ada satupun referensinya yang menyinggung masalah pencegahan kebakaran hutan dalam konteks pengusahaan hutan. Bahkan UU No 23/97 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup juga tidak memberikan mandat secara spesifik sama sekali untuk mengembangkan PP tentang kebakaran hutan. Sama halnya dengan UU No 18 tentang Perkebunan yang tidak memuat sanksi administratif bagi perusahaan yang melakukan landclearing dengan cara bakar.

[1] Mark Lynas, Frankenstein fuels, New Statesman, 7th August 2006, Lebih dari 2.67 juta ton karbon dioxide dilepaskan keudara oleh pembakaran tersebut. Nilainya setara dengan 40 persen dari seluruh emisi yang ditimbulkan dari pembakaran bahan bakar fosil di Indonesia selama setahun

Apa itu kebakaran hutan dan lahan

rully syumanda

Kebakaran hutan dan lahan adalah sebuah kejadian terbakarnya kawasan hutan/lahan baik dalam luasan yang besar maupun kecil. Kebakaran hutan dan lahan seringkali tidak terkendali dan bila ini terjadi maka api akan melahap apa saja dihadapannya mengikuti arah angin. Kebalikannya, penyebaran api kebakaran di lahan gambut justru tidak mengikuti arah angin. Titik api justru berada dikedalaman lebih dari 2 meter. Pada kawasan gambut rembetan api akan meluas kesegala arah dan sulit untuk diperkirakan penyebarannya.

Mengapa terjadi kebakaran hutan/lahan

Kebakaran terjadi karena dua hal: karena ulah manusia baik disengaja maupun tidak disengaja dan karena terbakar dengan sendirinya. Kebakaran dengan sendirinya juga tidak disembarang tempat. Kebakaran dengan sendirinya hanya terjadi pada daerah yang tanahnya mengandung batubara. Pada daerah lain mustahil terjadi kebakaran dengan sendirinya. Hal ini disebabkan jenis hutan alam di Indonesia yang masuk dalam kategori Hutan Tropis (tropical Forest) atau Hutan Hujan Basah (Rain Forest)sehingga lantai hutan selalu dalam keadaan basah/lembab.

Untuk unsur kesengajaan, manusia sengaja melakukannya untuk membuka dan membersihkan lahan. Pembakaran hutan dalam waktu singkat juga diyakini dapat meningkatkan kesuburan tanah. Pada beberapa kelompok masyarakat yang masih memiliki kearifan tradisional, pembakaran hutan dilakukan sebulan sebelum musim penghujan. Hal ini diperlukan karena hutan/lahan yang terbakar dalam waktu yang lama malah justru menghilangkan kesuburan tanah.

Untuk unsur ketidak sengajaan biasanya terjadi pada musim kemarau panjang. Dalam musim kemarau, sebatang rokok yang dibuang kesemak yang kering akan mampu menimbulkan api apabila angin bertiup perlahan. Bekas api unggun yang tidak mati dengan sempurna juga mampu memicu terjadinya kebakaran hutan/lahan.

Yang dihasilkan dari kebakaran hutan dan lahan

Untuk setiap hektar kebakaran hutan/lahan maka akan dihasilkan:
18,9 hingga 702 Karbon dioksida
1,5 sampai 11,5 Karbon monoksida
0,000009 sampai 0,000035 ton Bahan-bahan partikulat
0,4 sampai 2,6 juta ton ozon
0,0000009 ton amonia
0,33 juta ton oksida nitrogen

Benda-benda tersebut diatas sangat berbahaya apabila dihirup oleh manusia. Penyakit yang bisa ditimbulkan diantaranya Infeksi Saluran Pernafasan Akut, Bronchitis dan Diare.

Dampak kebakaran hutan/lahan

Dampak terhadap sosial budaya dan ekonomi:
a. Hilangnya sejumlah mata pencaharian masyarakat dan terganggunya aktivitas sehari-hari.
b. Peningkatan jumlah hama.
c. Terganggunya kesehatan: Brochitis, ISPA, diare dll.

Dampak terhadap ekologis dan kerusakan lingkungan

a. Hilangnya sejumlah spesies flora dan fauna
b. Terjadinya banjir di daerah yang hutan gambutnya terbakar
c. Polusi udara dan air
d. Pada jangka panjang dapat menurunkan kesuburan tanah

Secara fisik
a. Tanah menjadi rusak dan terbuka sehingga ketika terjadi hujan maka lapisan tanah teratas akan terbawa ke sungai dan mengendap disana (sedimentasi). Lama kelamaan sungai menjadi dangkal sehingga ketika musim hujan yang panjang akan menyebabkan banir
b. Mempercepat proses penggerusan lapisan hara yang dibutuhkan tanaman untuk tumbuh subur

Secara Kimia
Terjadinya peningkatan keasaman tanah

Secara Biologi
Membunuh organisme tanah yang bermanfaat bagi upaya peningkatan kesuburan tanah

Kerugian dari kebakaran hutan/lahan

a. Hilangnya tegakan kayu hutan di hutan
b. Hilangnya hasil hutan non kayu sperti karet, damar, rotan dll
c. Hilangnya tumbuhan maupun bibit yang bermanfaat bagi manusia, misalnya tanaman obat dll.
d. Hilangnya tempat berekreasi
e. Hilangnya fungsi penyediaan air bagi pertanian
f. Hilangnya flora dan fauna yang memperkaya pengetahuan manusia
g. Mempercepat terjadinya perubahan iklim (climate change). Pada ketinggian 10 km diatas bumi terdapat lapisan ozon yang tugasnya melindungi bumi dari beberapa unsur cahaya matahari yang merusak. Ketiadaan lapisan ozon akan membuat matahari menyinari bumi secara langsung dan mengakibatkan kanker kulit pada manusia. Karbon yang terlepas ke udara dari hasil kebakaran hutan/lahan akan menyebabkan lapisan ozon rusak sehingga bahan berbahaya dari matahari akan sampai ke bumi tanpa halangan. Disamping itu, karbon tersebut juga akan terperangkap di atas awan pada ketinggian 5 – 7 km. Akibatnya, panas dari sinar matahari tidak dapat keluar dari bumi sehingga suhu udara akan semakin bertambah. Suhu udara di bumi rata-rata bertambah 2 derajad celcius setiap 10 tahun sejak 1980. Hal ini terjadi salah satunya akibat hilangnya hutan dan kebakaran hutan.


Mencegah kebakaran hutan dan lahan

1. Jangan melakukan pembakaran untuk melakukan pembukaan lahan
2. Mintalah petunjuk kepada Dinas Kehutanan dan Perkebunan maupun Dinas Pertanian setempat tentang tatacara pembukaan lahan tanpa bakar.
Bila dinas setempat tidak memilikinya, lakukan cara berikut ini:
1) Tebanglah pohon dan semak belukar pada lahan yang ingin anda gunakan untuk berkebun,
2) Potong-potong/cacah pohon/ranting/semak tersebut dan sebarkan kesekeliling lahan anda
3) Jangan gunakan bahan kimia untuk mematikan pohon/.semak. Dalam jangka panjang, penggunaan bahan kimia terus menerus akan membuat tanah kehilangan kemampuan untuk beregenerasi (mengembalikan kesuburan), akibatnya kebutuhan anda untuk pupuk dimasa mendatang akan semakin bertambah.
4) Biarkan sisa semak dan pepohonan yang telah anda cacah tersebut mengering selama lebih kurang sebulan. Bila memungkinkan siramlah air kesegala penjuru lahan anda untuk membantu mempercepat proses pembusukan.
5) Tanamlah bibit anda disela-sela batang pohon/potongan ranting/ semak tersebut. Hal tersebut sangat berguna sebagai pupuk bagi tanaman anda.

3. Bangunlah sumur di lahan anda sehingga anda tidak akan kesulitan mencari air seandainya terjadi kebakaran yang tidak terkendali di lahan ataupun diluar lahan anda. Jangan lupa agar kampung anda menyediakan setidaknya dua buah mesin robin untuk menyedot dan menyemprotkan air ditambah selang sepanjang minimal 50 meter, dua buah.
4. Bila memungkinkan, galilah parit disekeliling lahan anda, minimal disekeliling rumah anda dengan dalam/lebar minimal 30/30 centimeter. Periksalah menjelang musim kemarau agar tidak terjadi pendangkalan. Parit ini sangat berguna untuk mencegah api memasuki lahan/daerah rumah anda.
5. Ajak tetangga dan warga kampung anda untuk membuat sistem peringatan sederhana apabila terjadi kebakaran. Kentongan merupakan sarana yang paling murah untuk sebuah sistem peringatan. Pukulah kentongan sebanyak mungkin apabila terjadi kebakaran hutan/lahan untuk memperingatkan tetangga-tetangga anda.

Yang sebaiknya dilakukan jika terjadi kebakaran hutan dan lahan

1. Pukulah kentongan untuk memberitahu tetangga dan atau warga kampung anda dan pemerintah daerah setempat.
2. Buatlah team kecil 4 – 5 orang dan masing-masing menggunakan mesin robin dan selang yang tersedia untuk melakukan pemadaman. Bawalah parang dan cangkul.
3. Bila dirasa air tidak akan mampu untuk menghentikan kebakaran, lakukan cara ini:
1) Tebang pohon yang ada didaerah tersebut sebanyak-banyaknya, tumpuklah di mana api akan datang. Ingat, api datang berdasarkan arah angin. Basahi telunjuk anda dan acungkan keatas untuk merasakan dari mana arah angin datang.
2) Mulailah menggali dengan jarak lebih kurang 10 meter dari tumpukan pohon. Gali dengan kedalaman dan luas 30/30 centimeter lalu dengan mesin robin anda tuangkan air sebanyak2nya kedalam saluran tersebut.
3) Pada lahan gambut, anda hanya cukup membelah tanah gambut dengan parang yang tajam sedalam mungkin pada dua sisi yang berbeda dengan jarak antar sisi 30 centimeter. Bila persediaan air dalam gambut masih cukup banyak maka tanah hasil tebasan parang anda akan tenggelam dengan sendirinya dan membentuk parit.
4) Bersiap-siaplah untuk mengambil langkah-langkah penyelamatan diri dan keluarga anda.

Yang dilakukan bila kebakaran hutan dan lahan mengurung anda

1. Jangan panik!
2. Basahi telunjuk anda dan ancungkan untuk mengetahui arah angin!
3. Kumpulkan keluarga anda, mintakan mereka untuk menggunakan sepatu yang bukan terbuat dari karet dan celana panjang dari bahan yang cukup tebal!
4. Ambil selimut/seprai tebal atau kain sarung berlapis-lapis dan tutuplah sekujur tubuh anda kecuali mata!
5. Siramlah air sebanyak-banyaknya sehingga selimut/seprai/sarung dan tubuh anda menjadi basah kuyup!
6. Teroboslah api sambil berlari mengikuti arah angin sampai ketempat yang benar-benar aman. Jangan lari melawan arah angin!

PARADOKS HUTAN TANAMAN INDUSTRI

Maret 2003

Bagi jutaan masyarakat lokal di seantero nusantara, pembangunan Hutan Tanaman Industri (selanjutnya akan disebut dengan kebun kayu komersial) juga berarti membangun masalah. Disadari atau tidak, pembangunan kebun kayu komersial sejak awal merupakan kesalahan fatal. Sebagai satu model pengelolaan sumberdaya hutan, kebun kayu komersial, merupakan blunder (kecerobohan) kedua setelah pembalakan hutan alam melalui sistem HPH, karena setidaknya tiga hal sebagai berikut:
(1) Mengesahkan perusakan hutan alam karena pembangunannya membongkar hutan-hutan alam, dan pembangunan kebun kayu komersial terutama dilakukan untuk mendapatkan insentif Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK);
(2) Mengesahkan subsidi rakyat bagi konglomerat yaitu melalui pemberian dana reboisasi (DR) yang berasal dari penebangan hutan alam yang seharusnya digunakan untuk jaminan kelestarian hutan alam bagi kepentingan rakyat pada masa-masa yang akan datang;
(3) Mengesahkan pengabaian hak-hak rakyat, melalui pelepasan lahan-lahan produktif milik masyarakat lokal menjadi kebun kayu komersial.

Sebagian besar kebun kayu skala besar dibangun di atas tanah-tanah yang telah didiami oleh masyarakat lokal. Meskipun tujuan pembangunan kebun kayu adalah untuk menyediakan kayu dalam jumlah besar dalam waktu sesingkat-singkatnya, selalu dikatakan bahwa pembangunan kebun kayu adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Selalu dipropagandakan bahwa keuntungan pembangunan kebun kayu sebenarnya diperuntukkan bagi masyarakat setempat. Dalam skala nasional pun sering dikatakan bahwa masa depan ekonomi dan sosial negara tergantung dari kebun kayu sebagai bahan baku kertas. Janji-janji ini terutama dikatakan bahwa kebun kayu akan meningkatkan lapangan pekerjaan dan meningkatkan ekspor bagi pembangunan negara.

Kebun kayu komersial yang seharusnya dibangun di atas tanah kritis, padang alang-alang atau hutan tidak produktif, namun —karena pertimbangan-pertimbangan ekonomi—, jarang sekali dibangun diatas lahan-lahan yang telah mengalami degradasi tersebut. Selain untuk mendapatkan insentif dari pemanfaatan kayu, pembangunan kebun kayu komersial —yang cepat tumbuh dan daur pendek— menginginkan kesuburan dan ketersediaan air dalam keadaan dan jumlah tertentu. Dan, lahan-lahan tersebut pada umumnya sedang digunakan oleh masyarakat lokal untuk berbagai keperluan untuk menyediakan kebutuhan hidup mereka.

Akasia dan Ekaliptus adalah pohon utama bagi pembangunan kebun kayu komersial skala besar. Dalam skala besar, jenis-jenis cepat tumbuh tersebut mengancam sistem pertanian lokal. Banyak bukti menunjukkan bahwa kedua jenis ini yang ditanam secara monokultur dan skala besar, telah menimbulkan masalah-masalah bagi tanah dan air. Di Porsea Sumatera Utara, dimana Ekaliptus ditanam menggantikan pohon-pohon pinus yang asli, para petani mengatakan bahwa telah terjadi penurunan permukaan air tanah secara serius. Meskipun diketahui kedua tanaman tersebut sangat rakus akan air dan nutrisi tanah, yang menjadi masalah bukanlah jenis kedua tanaman tersebut. Penanaman monokultur dalam skala besar —baik tanaman lokal maupun eksotik— akan mengakibatkan hal yang sama. Masalah lain adalah rentannya kebun kayu terhadap serangan hama yang dapat menyerang tidak saja kebun kayu tersebut namun juga areal pertanian yang lain —mulai dari serangga, jamur sampai virus. Masalah serius lain dari kebun kayu ini adalah ia begitu mudah terbakar, bahkan sejak penyiapan lahan.


MASALAH LOKAL DAN NASIONAL

Kebun kayu komersial yang umumnya mengambil lahan hutan alam, juga mengakibatkan masalah-masalah sosial, ekonomi dan budaya. Hutan alam yang biasanya menjadi penyedia air, makanan dan tanaman yang dibutuhkan masyarakat, madu, buah-buahan, sayuran, hewan buruan, bahan untuk bangunan dan peralatan, obat-obatan, kayu api dan sumber bagi nilai-nilai spiritual bagi masyarakat lokal. Sekali hutan alam hilang dan digantikan kebun kayu, maka seluruh kebutuhan tersebut serta-merta hilang dan tidak dapat digantikan. Dan, kebun kayu sering menciptakan konflik horisontal di dalam masyarakat antara mereka yang menolak kehadiran perusahaan kebun kayu dengan mereka yang dapat menerimanya. Pengusahan kebun kayu dengan sponsor pemerintah membuat kedua kelompok ini menjadi terpecah dengan menyebut kelompok yang pro sebagai “maju” dan “terbelakang” bagi yang menolaknya. ‘Money politic’ sudah sejak lama diterapkan dalam menghadapi masyarakat yang dianggap berpotensi ‘menggangu’. Pemberian uang juga kerap diberikan kepada pemimpin-pemimpin desa dan kepala-kepala adat agar masyarakat menerima proyek-proyek pembangunan kebun kayu serta membantu mempermudah manipulasi penyerahan lahan-lahan hutan untuk pembangunan kebun kayu. Pembangunan kebun kayu juga dapat mengakibatkan tekanan sosial bagi masyarakat lokal dengan migrasi besar-besaran yang mengikuti pembangunan kebun kayu.

Secara keseluruhan masalah-masalah sosial pembangunan kebun kayu tersebut dapat terakumulasi menjadi masalah nasional. Contoh yang paling umum adalah perpindahan penduduk secara besar-besaran di sekitar kebun kayu, —secara langsung maupun tidak— dapat mengakibatkan tumbuhnya pemukiman-pemukiman penduduk padat dengan sejumlah masalah-masalah sosial seperti tumbuhnya kemiskinan, kejahatan, prostitusi dan seringkali menimbulkan konflik dengan masyarakat setempat.

Politik pembangunan kebun kayu dapat pula menimbulkan masalah ekonomi, yaitu konsentrasi kekayaan. Dengan menguasai lahan dalam skala besar, industri kebun kayu membutuhkan dukungan dan investasi jangka panjang yang membebani pemerintah. Dalam banyak kasus, perusahaan tersebut butuh subsidi langsung, keringanan pajak, hutang lunak dari kreditor, penelitian kehutanan pembangunan jalan serta peningkatan infrastruktur lain dan subsidi-subsidi lain yang diperoleh dari rakyat secara keseluruhan. Dengan kata lain, dukungan bagi pembangunan kebun kayu —yang diberikan pemerintah— sebenarnya berasal dari rakyat untuk segelintir pemilik kebun kayu. Konsentrasi kekayaan berimplikasi pada konsentrasi kekuasaan dan menghilangkan kepemilikan masyarakat lokal. Pembangunan kebun kayu skala besar, yang dapat mendorong ekonomi makro, namun di lapangan menghancurkan pola-pola ekonomi lokal dan konservasi alam, serta menjadikannya menjadi bagian dalam sumberdaya ekonomi makro. Sekali suatu lahan produktif milik masyarakat dikonversi menjadi kebun kayu, mereka akan tercerabut dari akarnya dan harus bersaing dalam bagian dari ekonomi pasar.

Masalah lain juga mengancam pada masa mendatang yaitu ketergantungan nasional terhadap tidak menentunya harga komoditas tersebut. Seiring dengan liberalisasi maka harga komoditas diperkirakan akan menurun secara pasti, mengingat bahwa pengembangan kebun kayu juga merupakan kecenderungan di negara-negara Selatan lainnya dalam dua puluh tahun terakhir. Kompetisi diantara negara-negara berkembang tersebut sekali lagi akan menguntungkan pembeli dari negara-negara industri.

TIGA MASALAH POKOK KEHUTANAN

rully syumanda

Pembalakan diatas hutan alam tersisa yang terus berlangsung menimbulkan konsekuensi yang cukup serius. Dalam kurun waktu 2000 hingga 2006 terjadi 390 kali bencana banjir dan longsor yang menimbulkan korban jiwa lebih dari 2.303 dan lebih dari 188 ribu rumah rusak berat dan setengah juta hektar lahan tidak dapat digunakan lagi. Total kerugian secara langsung mencapai 36,943 trilyun rupiah.

Tabel 1. Bencana Banjir dan Longsor 2000 – 2006


Banjir dan longsor yang terjadi juga menimbulkan dampak tidak langsung terhadap perekonomian lokal. Terputusnya akses jalan membuat ribuan orang di kawasan pertanian tidak mampu memasarkan hasil buminya sehingga membuat para pedagang pengecer kehilangan pendapatannya.

Disamping kerugian yang ditimbulkan oleh bencana banjir dan longsor, salah arah kebijakan kehutanan juga menimbulkan konflik yang tidak terselesaikan hingga hari ini. Sejak tahun 2000 hingga 2007 misalnya, terjadi lebih dari 300 kali konflik disektor kehutanan.

Grafik 1. Freqwensi konflik horizontal di sektor kehutanan


Kebijakan pemerintah masa orde baru yang salah arah juga tidak mampu dijawab dengan realistis oleh pemerintahan baru pasca ordebaru. Berbagai kebijakan yang keluar malah tidak mampu menyembuhkan luka kehutanan dan industri kehutanan itu sendiri. Setiap tahunnya, hutan Indonesia di dera oleh praktik illegal logging akibat besarnya kapasitas produksi sektor kehutanan. Diperkirakan dalam lima tahun terakhir kayu yang ditebang secara illegal mencapai 23,323 juta meter kubik setiap tahunnya. Menciptakan kerugian negara sebesar 27 trilyun rupiah setiap tahunnya. Seperti fenomena gunung es, angka sebenarnya tentu jauh dari itu. Pada tahun 2003, Departemen Kehutanan sendiri memperkirakan bahwa pada tahun yang sama lebih kurang 36,4 juta meter kubik ditebang secara illegal.

Operasi Hutan Lestari, meskipun mampu menekan keinginan orang untuk melakukan pembalakan secara liar namun keberhasilannya jauh dari harapan. Rata-rata setiap tahun, hanya 8 persen dari kayu yang tertebang secara illegal berhasil ditangkap.

Grafik 2. Perbandingan antara tebangan tidak sah dengan tangkapan


Disektor ekonomi, perusahaan-perusahaan sektor kehutanan dengan investasi miliaran dolar tersebut bukan hanya menimbulkan kesengsaraan bagi rakyat indonesia. Paradigma yang mengedepankan investasi luar dan dalam negri telah memaksa rakyat untuk mensubsidi lahan-lahan produktif yang mereka miliki bagi konglomerat kehutanan. Peningkatan kesejahteraan yang diharapkan muncul dari trickledown effect malah justru berbalik arah. Subsidi rakyat untuk negara/pengusaha. Banjir, longsor, munculnya hama baru, konflik manusia – satwa dan terpotongnya akses terhadap sumberdaya alam hutan adalah bagian dari dampak pembangunan disektor kehutanan.

Pada tahun 1998, lebih dari sepuluh konglomerasi di sektor kehutanan dinyatakan gagal membayar hutang-hutangnya sehingga memaksa negara melalui Badan Penyehatan Perbankan Nasional untuk mengambil alih hutang disektor swasta tersebut menjadi hutang dalam negeri. Sekali lagi, rakyat Indonesia harus menanggung hutang yang bukan miliknya. Malangnya lagi, mendekati akhir masa kerja BPPN dan dalam upaya menghasilkan berapapun nilai pemasukan untuk APBN, BPPN kemudian melakukan kebijakan jual obral utang macet. Termasuk didalamnya utang macet disektor kehutanan. Nilai jual utang macet kala itu hanyalah mencapai 20 persen dari total utang.

Table 2. Sepuluh besar hutang perusahaan di sektor kehutanan


Dengan demikian, pemerintah memberikan subsidi sebesar 80% kepada debitur kehutanan yang berhasil membeli utang macet tersebut dengan harga 20 persen dari total utang. Jika utangnya adalah Rp.100, maka debitur hanya perlu membayar Rp.20. Sisanya ditanggung oleh rakyat Indonesia. Sialnya, pada saat itu pemerintah memiliki otoritas penuh untuk menurunkan kapasitas prioduksi dari perusahaan-perusahaan yang tidak lagi memiliki HPH tersebut. Namun tidak dilakukan. Lagi-lagi dengan alasan devisa negara yang nilainya dari sektor kehutanan menurun dengan drastis.

Seluruh cerita dari ekstraksi industri berbasis lahan diatas memiliki kaitan dengan kebutuhan pasar dunia. Permintaan yang cukup tinggi dari pasar dunia telah memaksa Indonesia dan pasar-pasar dunia menutup mata atas apa yang tengah terjadi di Indonesia.


Grafik 3. Eksport Kayu Gergajian dan Plywood Indonesia, 2002

Grafik 4. Eksport Pulp dan Sawit Indonesia, 2002

Memberikan kesempatan terus menerus kepada pemerintah untuk menjalankan berbagai inisiatif dalam kerangka perbaikan sektor kehutanan Indonesia sepertinya sia-sia. Inisiatif pemerintah tidak pernah menyentuh tiga hal pokok yang dihadapi oleh sektor kehutanan: (1) tidak adanya pengakuan terhadap hak masyarakat, (2) korupsi disegala level dan (3) besarnya gap antara supply dengan demand.



1. TIDAK ADA PENGAKUAN HAK RAKYAT

Sejak dulu, dalam buku sejarah manapun di Nusantara, interaksi antara masyarakat dan sumberdaya alam hutan selalu ada. Manusia Indonesia diawal peradabannya memiliki hubungan yang sangat spesifik dengan hutan, baik sebagai pemburu maupun sebagai pengumpul/peramu yang semua bahannya hanya dapat diperoleh dari hutan alam.

Dalam catatan terjauh yang kita miliki, pada abad ke empat, kerajaan pertama di Indonesia, Mulawarman, suku-suku di Kalimantan tinggal dan membentuk hubungan equilibirium dengan hutan alam disekitarnya. Banyaknya ramuan obat-obatan dan makanan yang sebagian besar bahannya berasal dari hutan pada dasarnya merupakan indikasi kuat korelasi tersebut.

Pada tahun 2000, CIFOR memprediksikan bahwa sekitar 48,8 juta jiwa penduduk Indonesia tinggal didalam dan sekitar hutan. Sebagian besar penduduk tersebut melakukan praktik usahatani gabungan subsistensi dan komersial antara padi gogo dan tanaman tahunan. Berbagai produk hutan juga dikumpulkan untuk dijual dan dikonsumsi di rumah, termasuk rotan, madu, damar, daun-daunan dan buah-buahan yang dapat dimakan, termasuk satwa liar, dan ikan.

Perkiraan menyebutkan sekitar 7 juta penduduk di Sumatera dan Kalimantan bergantung pada kebun karet yang menyebar di lahan seluas kurang lebih 2,5 juta hektar. Di Sumatera saja, kira-kira 4 juta hektar lahan dikelola oleh masyarakat lokal dalam bentuk berbagai jenis wanatani (yaitu kebun berbagai spesies buah digabung dengan pertumbuhan hutan alami) tanpa bantuan dari luar.

Walaupun tidak memiliki sertifikat tanah secara tertulis, masyarakat asli memahami bentuk tradisional pengelolaan sebagai hak adat yang diwariskan, yang diakui secara spesifik dalam pasal 18, Undang-undang Dasar Negara Indonesia.

Pemerintah, walaupun memberikan pengakuan terhadap keberadaan masyarakat beserta sistem penguasaan lahannya (diatur dalam Undang-Undang No 5/60 tentang pokok-pokok Agraria dan Undang-Undang Pokok Kehutanan No 5/67 yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Kehutanan No 41/99) namun secara tegas pula dinyatakan bahwa kesempatan untuk menuntut hak pemanfaatan hasil hutan maupun hak ulayat atas tanah tidak diperkenankan melebihi kepentingan nasional.

Ini memang bisa dipahami. Tentunya tidak mungkin mengedepankan kepentingan satu golongan diatas kepentingan negara. Demikian logika yang sebenarnya. Namun logika ini menjadi absurd ketika paradigma pembangunan kehutanan menitikberatkan pada laju investasi dalam dan luar negeri. Pemerintah mengundang investor darimanapun asalnya untuk menanamkan investasinya pada lahan hutan alam Indonesia. Apapun logika yang dipakai tentu tidak akan menemukan keberadaan masyarakat yang tinggal dan hidup sederhana di dan sekitar hutan memiliki sumber finansial yang cukup besar yang dapat digunakan untuk melakukan pengolahan hutan. Masyarakat secara terbiasa hidup dan membangun equilibirium dengan hutan sekitarnya. Mengambil apa yang menjadi kebutuhannya. Tidak ada niatan untuk melakukan kapitalisasi keuntungan dari hutan alam yang menyokong kehidupannya.

Meskipun pemerintah berharap adanya trickledown effect dari setiap aktivitas usaha yang ditanamkan oleh investor di wilayahnya. Namun lagi hal ini malah tidak pernah terjadi. Dalam jangka pendek sebagian masyarakat memang merasakan (terlepas adanya kelompok masyarakat yang kehilangan tanah dan kehilangan ekonomi pendukungnya). Puluhan orang kemudian bisa melakukan kegiatan ekonomi ditempat tersebut. Diantaranya menyalurkan bahan makanan atau kebutuhan lain, dan mendapatkan kesempatan kerja - meski dengan alasan pendidikan, masyarakat hanya menjadi buruh. Keuntungan ekonomi didapatkan. Dalam jangka pendek, manakala proses eksploitasi tengah berlangsung, desa memperlihatkan denyut kehidupannya. Dalam jangka panjang, ketika konsesi berakhir maka hutan telah kehilangan kesuburan tanahnya, masyarakat kehilangan akses terhadap komoditi hutan yang ada sebelum konsesi muncul dan seringkali diakhiri dengan konflik-konflik horizontal, dan dibanyak tempat hama baru bermunculan ditambah ancaman terhadap bencana banjir dan longsor.

Hingga kini, pemerintah tidak pernah melakukan koreksi sama sekali terhadap latar belakang berpikirnya. Klaim oleh pemerintah sudah ditegaskan dalam peraturan perundangan tersebut dimana hutan adat adalah hutan negara yang kebetulan berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Artinya lagi, kalau ada masyarakat yang telah menguasai dan mengelola hutan jauh sebelum negara ini lahir dan kemudian berkeinginan untuk melakukan pengelolaan dan pemanfaatan maka terlebih dahulu harus memohon izin kepada ‘pemilik’ barunya -negara – pemerintah.

Salahnya lagi, dalam melakukan penetapan status selama ini pemerintah bersikap seperti jaman Belanda, tanpa tanpa melalui proses yang seharusnya (due process) atau tanpa pemberian kompensasi yang berarti. Ratusan juta hektar hutan kemudian diklaim sebagai hutan negara, yang membuat negara (baca: pemerintah) berhak untuk memindahkan hak guna atas lahan kepada pihak-pihak dianggap akan memberikan manfaat ekonomi secara langsung kepada pemerintah. Meskipun, proses penetapan hutan negara mensyaratkan dilakukannya penatabatasan terhadap kawasan untuk menghindari kemungkinan adanya overlap dengan kawasan masyarakat. Meskipun hingga kini baru kurang dari 20% seluruh hutan alam yang dilakukan penatabatasan.

Dengan metode pengambilalih paksaan sumberdaya alam hutan dari masyarakat seperti ini, pada akhirnya aktivitas ekstraksi menciptakan sebuah dimensi konflik yang beragam. Ekstraksi hutan, yang pada mulanya ditujukan untuk menyejahterakan masyarakat sekaligus memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada akhirnya menunjukkan kegagalannya karena tidak mampu mencapai tujuan awal, menyejahterakan masyarakat. Pada dasarnya, pembangunan disektor kehutanan di Indonesia baru bisa dikatakan berhasil apabila mampu mempertahankan keberadaan dan daya dukung ekologinya. Pembangunan tersebut dikatakan gagal terlebih bila keberadaannya tidak mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai salah satu kelompok sasaran utamanya. Dan jangan salahkan bila kemudian, masyarakat yang cemburu kemudian beramai-ramai mengambil potongan kue yang tersisa.



2. KORUPSI
Penegakan hukum disektor kehutanan di Indonesia tidak berjalan dengan semestinya. Meski semua yang berkaitan dengan tindak pidana kehutanan sudah tersedia: institusi penegak hukum, aparat dan materi perundang-undangannya. Penyebab utamanya adalah kolusi dan korupsi, termasuk aparat penegak hukumnya. Korupsi telah menyebar disegala level birokrasi dan institusi pengadilan/kepolisian. Memang, sejak era Soeharto, korupsi telah merasuki sistem birokrasi negara ini dan menjadi kekuaatan penentu dibalik semua aktivitas illegal dan keputusan-keputusan politik. Saat ini, korupsi menjadi penyebab utama tidak berjalannya hukum disektor kehutanan.

Desentralisasi kekuasaan yang pada mulanya diharapkan bisa menghilangkan bibit separatisme dan menurunkan kecemburuan pusat – daerah malah kemudian menjadi wadah bagi berkembangnya korupsi. Perang terhadap korupsi walaupun sangat dibutuhkan namun tidak semudah yang dibayangkan. Korupsi telah menguntungkan banyak pihak dan ada begitu banyak aktor-aktor kunci yang terlibat didalamnya.

Korupsi memang menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap negara dan menambah keyakinan masyarakat bahwa pemerintah telah gagal dalam menyelenggarakan pemerintahan. Menteri Kehutanan pada tahun 2000 menyatakan:

”Menyebarnya korupsi telah mendorong banyak pihak yang memiliki koneksi untuk melakukan praktek-praktek illegal disektor kehutanan tanpa takut sedikitpun. Orang-orang yang terlibat disini termasuk perusahaan, pemerintah sipil, aparat penegak hukum dan anggota DPR”

Korupsi di daerah menemukan bentuknya ketika desentralisasi memberikan bupati otoritas penuh terhadap pengelolaan sumberdaya alamnya. Bentuknya bermacam-macam. Terdapat hubungan mutualisme antara pemerintah lokal dan perusahaan. Pemerintah menjadikan perusahaan sebagai ATM untuk kebutuhan yang tidak dapat dicover APBD termasuk kebutuhan pribadi. Perusahaan memenuhi kebutuhan pemerintah dan menerima imbalan dalam bentuk kemudahan perizinan dan pengamanan.

Hubungan perusahaan disektor hutan dengan sektor lainnya (seringkali yang memiliki kaitan dengan media massa di daerah) jauh lebih rumit. Perusahaan tersebut memberikan kontrak pengangkutan kayu kepada pengusaha yang bergerak di bidang media massa. Sebagai gantinya, media massa akan menjadi media efektif bagi kampanye ”Sustainable Development”nya perusahaan. Termasuk berbagai aktivitas sosial perusahaan bersangkutan. Partai dimana Menteri Kehutanan era SBY-JK berasal malah menempatkan seseorang yang menduduki posisi kunci dari salah satu perusahaan Pulp n Paper terbesar di Riau, sebagai bendahara. Ada keuntungan dari kedudukan tersebut? Yang jelas perusahaan bersangkutan terikat dengan beban hutang yang besar sehingga membuat kreditor takut kehilangan uangnya apabila perusahaan ini dinyatakan bangkrut. Satu-satunya cara untuk dapat membuatnya mampu melakukan pembayaran kredit adalah akses terhadap hutan agar mesin usahanya selalu mempunyai bahan baku untuk menghasilkan dollar. Mungkin bisa diraba sampai sejauh mana mutualisme tersebut berlaku.

Seluruh model korupsi dan kolusi di tingkat nasional di zaman Soeharto dapat ditemui dalam skala yang lebih kecil namun lebih luas di masing-masing daerah yang memiliki sumberdaya hutan. Bukan rahasia umum apabila bupati memberikan sejumlah konsesi hutan untuk menjamin kesetiaan pendukungnya, untuk mendanai aktivitas partainya dan sebagai reward kepada teman-teman politiknya atas bantuan yang diterima sehingga bisa menduduki jabatan puncak. Korupsi telah membuat perusahaan mampu memenuhi kebutuhannya. Apapun. Mereka juga bisa menyewa kepolisian dan militer untuk menekan konflik yang terjadi dengan masyarakat. Aparatur negara yang seharusnya berdiri di tengah dalam melerai konflik sekarang saling bahu membahu dengan perusahaan untuk menyelamatkan perusahaan. Meskipun itu berarti melanggar hak asasi manusia.

Keterlibatan militer dan kepolisian dalam bisnis kayu sudah berlangsung lama. Skema ini adalah skema yang dimainkan Soeharto untuk menjamin kesetiaan mereka. Sejak era Soeharto pula militer/kepolisian dengan pihak swasta saling mempengaruhi untuk melakukan ekstraksi rimba.Militer/kepolisian mendapatkan untung dengan kehadiran pengusaha dalam bentuk dana segar untuk membeli sejumlah peralatan ekstraksi yang kala itu memang sangat mahal harganya. Pengusaha mendapatkan keuntungan dengan kehadiran militer karena mampu menekan pemerintah daerah untuk mempermudah segala urusan sekaligus menjamin akses mereka terhadap hutan. Termasuk sebagai tukang pukul bila terjadi konflik dengan masyarakat.

Sejak lama memang kepolisian dan militer pada level prajurit menghadapi masalah terkait dengan rendahnya salary yang mereka terima dan tingkat kesejahteraan yang jauh dibawah standard. Dan jumlahnya mencapai ratusan ribu. Tentunya mereka tidak akan menyia-nyiakan kesempatan manakala perusahaan menawarkan apa yang tidak mereka terima dari negara, meskipun itu berarti menjadi tukang pukul perusahaan. Dan ketika dirasa modal sudah mencukupi, mereka akan mencari masyarakat sipil untuk melakukan pembalakan dihutan alam. Tidak perduli dimana saja. Tidak ada yang berani melarang. Sosok militer/kepolisian pada era Soeharto ditakuti bukan karena masyarakat patuh terhadap peraturan atau pemerintahan namun karena masyarakat tidak ingin berurusan dengan institusi yang lebih mengedepankan otot daripada otak.


KARAKTERISTIK PRAKTIK KORUPSI BISNIS
PADA PEMEGANG IUPHHK PADA HUTAN ALAM :

 tidak melakukan penataan batas dan penataan kawasan lindung,
 tidak menganggap penting persetujuan masyarakat setempat dalam pelaksanaan tatabatas
 tidak menjalankan kewajibannya melakukan kegiatan perlindungan terhadap areal kawasan kawasan lindung diareal konsesinya.
 kapitalisasi yang dilakukan tidak ditanamkan kembali pada pengelolaan hutan
 tidak melakukan audit keuangan oleh akuntan publik atau laporan keuangan tidak cukup untuk menilai alokasi dana untuk pengelolaan hutan alam lestari
 melakukan kapitalisasi dan reinvestasi tetapi tidak terkaitd engan penambahan potensi modal dalam bentuk tegakan hutan
 menunggak Dana Reboisasi dan Provisi Sumberdaya Hutan
 tidak menyediakan dana untuk kegiatan pengelolaan hutan dengan lancar dan proporsional
 tidak melakukan investasi untuk kegiatan pengembangan sumberdaya manusia dan pengelolaan kawasan lindung.
 tidak membuat rencana kerja baik jangka panjang maupun lima tahunan pada twaktu yang telah ditentukan
 berbagai korupsi bisnis yang terkait dengan pengukuran pertumbuhan, riap dan Petak Ukur Pemanenan
 tidak terdapat kesesuaian antara rencana pengaturan hasil dengan realisasinya.
 komitment peningkatan peran serta masyarakat dan pengadaan kesempatan kerja yang hanya sebatas rencana dan komitmen tertulis
 implementasi mekainsme peran serta masyarakat yang diterapkan secara sepihak oleh unit managemen
 kesempatan kerja dan pelatihan hanya ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan tenaga kerja/buruh kerja kasar dan operasional lapangan.

KARAKTERISTIK PRAKTIK KORUPSI BISNIS
PADA PEMEGANG IUPHHK PADA HUTAN TANAMAN
 tidak melakukan dan menyelesaikan penataan batas kawasan,
 kuantitas dan kualitas pal batas yang dipasang tidak cukup untuk pembatasan hak
 mengabaikan kemungkinan telah adanya lahan masyarakat setempat atau masyarakat adat didalam kawasan konservasi.
 penataan areal kerja hanya dilakukan sepihak diatas kertas
 tidak mengikutsertakan masyarakat setempat dan mengabaikan potensi konflik dengan lahan masyarakat dalam penataan areal kerja lapangan
 tidak menyelesaikan penataan areal kerja hingga ketahap pengukuhan
 tidak melakukan penandaan batas areal tidak efektif dan hanya melakukan penandaan batas areal efektif (blok rencana kerja tahunan).

Korupsi pada akhirnya telah melemahkan aparat penegak hukum itu sendiri. Kasus-kasus yang mendudukan pemerintah lokal dan perusahaan besar sebagai tersangka seringkali lenyap begitu saja dan ini seringkali terjadi. Kejaksaaan, kepolisian dan hakim yang terlibat menggunakan situasi ini untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Keterlibatan langsung militer/kepolisian dan dukungan tidak langsung dari pemerintah dan aparat penegak keadilan lainnya terhadap situasi ini berhasil membuat perusahaan memiliki pengaruh yang sangat besar untuk mempengaruhi politik lokal dan yuridiksinya. Seorang pejabat senior kehutanan pada tahun 2001 mengaku bahwa tidak sampai sepuluh persen kejahatan kehutanan yang sampai di pengadilan. Diputuskan atau tidak itu harus mengacu pada angka yang lain.

Dalam kondisi demikian seperti ini, menjadi sulit rasanya berharap bahwa peraturan perundangan akan mampu memperbaiki sektor kehutanan. Alih-alih memperbaiki, sektor kehutanan tetap menarik banyak pihak untuk dieksploitir, dari mulai militer, polisi, pejabat pemerintah, anggota DPR dan bahkan aparat penegak keadilan.


3. GAP ANTARA SUPPLY DEMAND

Indonesia, sejak awal memang didesign untuk memenuhi kebutuhan raw material dan komoditi jadi bagi negara-negara utara. Surat perintah Sebelas maret bukan saja memberikan kekuasaan penuh kepada Soeharto namun juga sekaligus titik balik masuknya asing dalam perekonomian Indonesia. Negara-negara utara tiba-tiba saja mengatur apa-apa yang harus dilakukan oleh Indonesia. Memasuki abad 21, Indonesia tidak hanya diharuskan memenui kebutuhan negara utara namun juga termasuk didalamnya China, Jepang dan India. Jutaan hektar hutan dibabat dan diganti dengan tanaman eksotis lalu diekstraksi dan menghasilkan CPO, kertas, plywood dan kayu gergajian untuk memenuhi kebutuhan negara-negara tersebut. Situasi ini muncul selain yang telah disebutkan diatas juga karena paradigma pertumbuhan ekonomi indonesia didasarkan pada usaha ekonomi berbasis lahan dan devisa dari hasil ekstraksi sumberdaya alam terus menerus dijadikan sebagai indikator pertumbuhan ekonomi.

Pasca desentralisasi, permasalahan bertambah rumit. Kebijakan IPK seratus hektar malah kemudian digunakan oleh Pemerintah Daerah bukan saja untuk memenuhi kas daerah namun juga sekaligus memenuhi pundit-pundi partai dan sebagai “tanda mata” bagi para pendukungnya. Keluarnya PP no 32/2002 bukan saja tidak dipatuhi namun juga dibaca sebagai salah satu cara untuk melucuti kekuasaan daerah. Segera saja sentiment daerah dikedepankan. Melucuti perizinan yang dikeluarkan pemerintah pusat dengan cara memberikan perizinan yang jauh lebih besar dari yang disyaratkan dan bahkan diatas kawasan yang telah dibebani hak.

Pasca desentralisasi juga ditandai dengan beban hutang industri kehutanan yang harus ditanggung rakyat Indonesia. Beban yang kemudian memicu percepatan ekstraksi atas hutan alam indonesia dan proses konversi dari kayu ke uang, diantaranya memudahkan proses peningkatan kapasitas produksi, perluasan konsesi, dan bahkan menjadi bintang iklan industri kehutanan itu sendiri.

Belum selesai, pasca desentralisasi juga memunculkan masalah baru dalam hal kordinasi antara pusat dengan daerah. Ada begitu banyak informasi dan perubahan dalam industri hulu dan hilir yang alpa dikomunikasikan ke pusat sehingga membuat berbagai departemen yang terkait dengan sektor industri kehutanan mengeluarkan angka yang sangat jauh dari realitasnya. Jangankan Departemen, bahkan dinas propinsi memiliki kesulitan untuk mengetahui Rencana Pemenuhan Bahan Baku yang ada di tingkat kabupaten.

Sementara itu, terkait industri mikro berbahan baku kayu juga tidak terkordinir dengan baik antara Departemen Perindustrian dengan Dinas di daerah. Ada begitu banyak laporan perkembangan industri yang tidak sampai ke Jakarta dan ada begitu banyak distorsi informasi berkaitan dengan keberadaan industri mikro tersebut. Belum lagi kordinasi antara Departemen Kehutanan dan Departemen Perindustrian, dimana yang terakhir ini juga memiliki kewenangan untuk meningkatkan kapasitas produksi industri meskipun itu berkaitan dengan sektor kehutanan.

Dengan kesimpangsiuran kordinasi seperti ini, industri kehutanan di daerah terus menggeliat. Sebagian masuk ke kas daerah namun bagian terbesarnya masuk ke pundit-pundi partai pemenang pemilu.

Sejurus dengan itu, kerusakan hutan alam Indonesia terus bertambah setiap tahunnya. Pada tahun 1950 sampai dengan 1985 angka kerusakan mencapai 32,9 juta hektar atau setara dengan 942 ribu hektar setiap tahun. Penguasaan 70 persen pasar plywood dunia pada tahun delapan puluhan juga memicu kehilangan hutan seluas 45,6 juta juta hektar atau dengan rata-rata deforestasi 5,7 juta hektar hutan pertahun (1985 – 1993). Ini adalah angka tertinggi deforestasi di Indonesia. Seperti fenomena gunung es, angka ini bisa jadi lebih tinggi dari yang sebenarnya terlihat. Sampai dengan tahun 2004 lahan kritis di hutan mencapai 59,17 juta hektar dan lahan kritis diluar kawasan hutan mencapai 41,47 juta hektar. Sebagian besar dari lahan yang rusak tersebut tersebar di 282 Daerah Aliran Sungai (DAS) .

Table 3. Gap Antara Supply dan Demand

Grafik 5 perbandingan antara kapasitas produksi dan permintaan industri kayu

SUBSIDI RAKYAT UNTUK INDUSTRI KAYU

rully syumanda, april 2007


Peran lembaga keuangan nasional dan international terhadap pembangunan sektor kehutanan di Indonesia sangat besar.Dengan dukungannyapada masa pra kemerdekaan, Indonesia bisa memenuhi kebutuhan kayu dunia. Pada tahun 1950 – 1956 Indonesia memperoleh pinjaman dari Economic Cooperation Administration (ECA) dan Export Import Bank (EximBank) pada tahun untuk mendirikan 6 buah penggergajian di Brumbung, Bojonegoro, Saradan, Madiun dan Benculuk. Dengan sumber dana yang sama kemudian didirikan pula penggergajian di Samarinda dan dua buah penggergajian di Balikpapan . Segera saja, produksi kehutanan kembali pulih dan bahkan produksinya mendekati produksi pada tahun 1938 (masa perang). Jawatan kehutanan kemudian mengklaim bahwa rehabilitasi terhadap kawasan hutan telah dilakukan dan mencapai areal seluas 11 persen .

Dengan dukungan lembaga keuangan ini pula Industri kehutanan termasuk pulp mampu menghasilkan 16,0 miliar dollar AS pada medio 1992 – 1997, dengan kontribusi terhadap PDB mencapai 3,5 persen (BPS 2004).

Mesti diakui, tanpa pendanaan bank, proyek eksploitasi hutan skala besar tidak akan mungkin dilakukan. Eksploitasi ini memerlukan modal tidak saja untuk membeli peralatan dan mesin, tetapi juga untuk membayar biaya menebang kayu, memprosesnya, dan mengangkut produk akhir ke pasar. Fungsi bank disini adalah untuk menyediakan kredit untuk perdagangan, letter of credit untuk menjamin pembayaran perdagangan, fasilitas diskon untuk piutang dagang dan instrumen keuangan jangka pendek lainnya . Tanpa ini semua, industri berbasis hutan tidak dapat memasuki pasar saham dan obligasi untuk mendapatkan pembiayaan jangka panjang.

Selama ini, baik bank lokal maupun internasional telah mendanai industri berbasis kehutanan di Indonesia. Sebelum tahun 1997, bank-bank lokal di Indonesia telah menyediakan lebih dari 4 miliar dollar AS dalam bentuk pinjaman untuk industri kayu di Indonesia. Industri kayu kemudian juga menerima lebih dari 7 miliar dollar AS dalam bentuk pinjaman jangka pendek dan pendanaan jangka panjang dari lembaga keuangan internasional (Setiono 2005). Bisa dipastikan bahwa sepuluh bank lokal teratas di Indonesia mendanai industri kayu. Bank-bank tersebut termasuk beberapa bank pemerintah yang sekarang bergabung menjadi Bank Mandiri, Bank Danamon, Bank Umum Nasional (yang telah ditutup oleh pemerintah) dan Bank Internasional Indonesia.

Sementara itu, lembaga-lembaga internasional seperti Credit Suissee First Boston, ING Bank N.V. dan Credit Lyonnais dari Singapura juga telah mendanai ekspansi industri kayu di Indonesia . Sampai tahun 1999 juga tercatat empat bank dari Belanda -ABN-AMRO Bank, ING Bank, Rabobank and Mees Pierson-telah berinvestasi mengembangkan perkebunan kelapa sawit seluas 740.000 ha di Indonesia . Sejak awal tahun 1990an, lembaga keuangan swasta internasional juga telah memainkan peranan penting dalam memfasilitasi ekspansi yang sangat cepat dari industri bubur kayu (pulp) dan kertas di Indonesia. Lembaga-lembaga ini bertanggung jawab dalam menyalurkan lebih dari 12 miliar dollar AS kepada industri-industri tersebut sampai tahun 1999 (Barr 2001).

Namun demikian, meskipun triliunan dolar telah mengalir ke industri ini, hingga saat sektor kehutanan dianggap belum dapat menampakkan indikasi kearah peningkatan kesejahteraan masyarakat di dan sekitar hutan. Sebab mendasar dari kegagalan ini lebih dikarenakan ekstraksi sumberdaya alam hutan turut serta menghancurkan sumber-sumber kehidupan masyarakat setempat. Masyarakat kehilangan bukan saja sumber pendapatan alternatif akibat pembongkaran hutan alam namun juga turut serta menghancurkan daya dukung lingkungan sehingga mempengaruhi musim panen, hama baru, konflik satwa-manusia dan lainnya. Trickle down effect yang diharapkan ternyata tidak terjadi. Pertumbuhan ekonomi hanya muncul pada saat ekstraksi tengah berlangsung untk kemudian padam setelahnya dan meninggalkan luka ekologi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.

Singkatnya, sektor kehutanan telah gagal dalam menyelesaikan masalah kemiskinan disekiyar hutan. Ditambah kegagalan dalam menyelesaikan konflik-konflik sosial dengan masyarakat lokal.

Pada sisi yang lain, meskipun lembaga keuangan selama ini telah memacu peningkatan penebangan kayu bulat untuk dikonsumsi oleh industri yang juga didanai oleh lembaga keuangan yang sama, industri ini kehutanan Indonesia tiba-tiba saja menjadi sebuah industri yang sangat tidak layak bagi perbankan. Hal ini sangat menarik. Dari anak emas industri di Indonesia, tiba-tiba saja industri kehutanan menjadi seperti penderita penyakit sampar yang harus dijauhkan dari komunitas lain agar tidak tertular.

Maslaah justru muncul dari industri bersangkutan. Eksploitasi yang berlebihan dan korupsi yang merajalela membuat industri kehutanan limbung dan tidak dapat memenuhi kewajiban membayar hutang-hutangnya. Sama seperti industri lainnya di Indonesia, hutang disektor kehutanan tiba-tiba saja harus ditanggung APBN yang berarti ditanggung oleh seluruh rakyat Indonesia. Putusan ini sangat tidak bisa diterima akal. Melalui proses penyehatan perbankan yang didukung dengan pembiayaan dari IMF, Bank Dunia, dan Consultative Group on Indonesia (CGI) utang sektor kehutanan dialihkan menjadi utang pemerintah. Dalam jangka pendek maupun jangka panjang, kredit perbankan dan utang pemerintah akan memberikan tekanan kepada hutan alam di Indonesia. Pemerintah akan memaksa industri kehutanan untuk melakukan eksploitasi hutan alam besar-besaran dapat mengurangi jumlah kredit perbankan dan utang pemerintah.

Sebagai gambaran, jatuhnya nilai rupiah menyebabkan perusahaan-perusahaan di Indonesia tidak mampu membayar kredit kepada bank. Pemerintah kemudian melaksanakan program rekapitalisasi perbankan dengan cara membekukan operasi bank bersangkutan dam menelan biaya hingga Rp.650 trilyun rupiah. Pada akhir tahun 2005, BPPN memperkirakan angka yang harus ditanggung oleh masyarakat Indonesia mencapai Rp.7.000 trilyun.

Selanjutnya, untuk menyehatkan bank tersebut otomatis kredit macet dari bank tersebut harus diselamatkan oleh pemerintah/BPPN untuk direstrukturisasi dengan tujuan menjadi lancar dan dapat dikembalikan ke dunia perbankan .

Sampai disini, dipahami dulu bahwa ada dua jenis kredit macet yang dimiliki oleh sebuah bank. Pertama, kredit yang tidak terkait dengan pemilik bank. Kredit ini diberikan kepada perusahaan kehutanan yang tidak terkait dengan pemilik bank. Kredit macet jenis ini dipindahkan ke BPPN dan ditangani oleh unit Asset Management Credit (AMC). Per Maret 2001, terdapat 128 perusahaan kehutanan termasuk perusahaan HPH yang kredit macetnya ditangani oleh AMC.

Tabel 1. Sepuluh Besar Kreditur Macet di Sektor Kehutanan Dibawah BPPN.


Jenis yang kedua adalah kredit macet yang terkait dengan pemilik bank (kredit grup). Para pemain disini diantaranya adalah Bob Hasan (Bank Umum Nasional), Soedono Salim (Bank BCA), dan Eka Tjipta Widjaja (Bank International Indonesia). Kredit grup yang macet harus dikeluarkan dari bank dan harus diselesaikan oleh pemilik bank. Bob Hasan dan Salim menandatangi perjanjian dengan BPPN untuk membentuk sebuah Holding company (Holdco) dan memberikan tanggung jawab kepada Holco untuk menyelesaikan kredit macet grup tersebut. Holdco menerbitkan surat utang kepada BPPN sebesar nilai kredit macet pemilik bank dan pemilik bank menyerahkan aset pribadinya kepada Holdco untuk dijual sebagai sumber pembayaran utang Holdco kepada BPPN (Setiono 2005). Umumnya, aset-aset pribadi tersebut adalah saham di perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh para konglomerat

Pada mulanya utang macet dibawah AMC diarahkan untuk direstrukturisasi sehingga menjadi utang lancar dan laku dijual kepada lembaga keuangan termasuk bank-bank yang telah disehatkan pemerintah. Proses restrukturisasi utang dibawah AMC dilakukan melalui 7 langkah. Salah satunya adalah melakukan uji tuntas yang mencakup kecukupan bahan baku kayu dari industri yang bersangkutan. Hasilnya kemudian digunakan oleh BPPN untuk menilai kemampuan perusahaan menyelesaikan utangnya kepada BPPN.

Terhadap utang macet perusahaan di sektor kehutanan tersebut, pada intinya memberikan kesimpulan sbb:
• Sulit mencari model keuangan yang menguntungkan pemerintah untuk menyelesaikan utang perusahaan kehutanan.
• Tingkat kemampuan perusahaan membayar utangnya rata-rata hanya sebesar 20%. Artinya, perusahaan tidak akan mampu membayar Rp.80 untuk setiap Rp.100 utang mereka kepada BPPN.
• Setelah dilakukan penilaian perusahaan dan memperhitungkan nilai buku utang perusahaan, banyak perusahaan kehutanan yang memiliki nilai ekuitas (modal) negatif.
• Sebagian besar utang macet gagal direstrukturisasi oleh AMC.
• Hanya satu utang macet yang selesai direstrukturisasi dan laku dijual kepada lembaga keuangan. Beberapa utang yang telah selesai direstrukturisasi tidak laku dijual kepada lembaga keuangan.
• Debitur mengendalikan secara normal operasi perusahaan tanpa ada pengawasan yang cukup tentang kewajiban pembayaran utangnya kepada BPPN .

Kesimpulannya adalah industri kehutanan memiliki kemampuan membayar utang yang sangat rendah dan memiliki risiko kegagalan yang tinggi. Resiko yang terdapat didalam sektor kehutanan tidak sebanding dengan nilai utang yang ditawarkan. Kondisi ini menyebabkan utang macet sektor kehutanan sulit direstrukturisasi dan jika dapat direstrukturisasi sulit dijual kepada pemodal lembaga keuangan.

Mendekati akhir masa kerja BPPN dan dalam upaya menghasilkan berapapun nilai pemasukan untuk APBN, BPPN kemudian melakukan kebijakan jual obral utang macet. Kebijakan ini tidak hanya membahayakan sistem perbankan yang masih sangat lemah, tetapi juga membahayakan kelestarian hutan.

Jika utang macet dibeli oleh sebuah bank, maka tingkat kecukupan modal bank akan berkurang dan membahayakan kesehatan bank tersebut. Utang macet tersebut akan tetap menjadi utang perusahaan kehutanan yang harus dibayar kepada pembeli utang macet tersebut. Sumber pembayaran utang tentunya adalah hutan. Hutan akan dieksploitasi secara maksimal untuk membayar utang tersebut. Dengan tingginya risiko usaha di sektor kehutanan, ada indikasi pembeli utang macet ini akan terkait dengan perusahaan kehutanan di BPPN. Walaupun BPPN melarang pemodal yang terkait dengan debitur BPPN membeli utang di BPPN, sulit bagi BPPN untuk mencegah terjadinya hal tersebut. Nilai jual utang macet maksimal hanya 20%.

Dengan demikian, pemerintah memberikan subsidi sebesar 80% kepada debitur kehutanan yang berhasil membeli utangnya melalui kaki tangannya dengan nilai hanya 20% dari total utang. Jika utangnya adalah Rp.100, maka debitur hanya perlu membayar Rp.20. Sisanya dibayar oleh rakyat Indonesia.

Kebijakan penyelesaian utang macet para konglomerat kehutanan seperti diuraikan diatas mengabaikan pengelolaan hutan oleh perusahaan-perusahaan konglomerat ini. Para konglomerat yang secara teknis dalam kondisi bangkrut dibiarkan oleh BPPN untuk menerapkan pengelolaan hutan yang tidak lestari. Bahkan Raja Garuda Mas dapat melakukan ekspansi kapasitas pabrik pulpnya menjadi 2.000.000 ton per tahun pada saat utangnya macet di BPPN. Pemerintah merasa tidak ada yang salah dengan ini. Harapannya tentu dengan peningkatan kapasitas maka RGM akan mampu memenuhi kewajiban pembayaran hutangnya. Pemerintah jutsri tidak merasa salah dengan kenyataan bahwa kKelebihan kapasitas adalah salah satu penyebab tingginya tingkat kerusakan hutan di tanah air yang menimbulkan inefisiensi dalam APBN dan APBD..

Dengan mempertahankan pola pengelolaan hutan yang ada saat ini, diperkirakan pemerintah akan kehilangan sebesar Rp.40 trilyun per tahun dari kegiatan penebangan liar dan hilangnya jasa lingkungan yang diberikan oleh hutan. Tingginya permintaan atas kayu dan lemahnya penegakan hukum telah menyebabkan merebaknya penebangan liar sehingga mempercepat rusak dan hilangnya hutan. Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia atau APHI memperkirakan setiap tahunnya jumlah kayu yang ditebang secara illegal mencapai 60 juta m3 kayu dengan nilai Rp.30 trilyun per tahun. Dengan menggunakan perhitungan Bappenas, hilangnya hutan sekitar 1.600.000 ha per tahun akan mengakibatkan pemerintah mengalami kerugian sebesar Rp.10,9 trilyun per tahun seperti yang terurai didalam Tabel 2.

Tabel 2 Perkiraan nilai kerugian pertahun


Melalui BPPN, seharusnya pemerintah menguasai secara strategis seluruh industri kehutanan swasta kecuali industri sawmill. Pemerintah juga dapat memiliki peran yang cukup strategi di perusahaan HPH swasta. Dengan memperhitungkan kapasitas industri dan areal HPH perusahaan kehutanan dibawah BPPN, Tabel di bawah ini menyajikan proporsi pengaruh yang dapat BPPN lakukan kepada sektor kehutanan secara nasional. Berdasarkan data dibawah ini, BPPN saat itu menguasai 60% kapasitas industri plywood, 75% kapasitas industri blockboard, 9% kapasitas industri sawmill, 78% industri pulp, dan 58% kapasitas industri kertas secara nasional. Kecuali industri sawmill, BPPN dapat mengendalikan secara strategis industri kehutanan karena BPPN dapat menguasai lebih dari diatas 60% kapasitas industri.

Tabel 3. Peran Strategis BPPN


BPPN seharusnya dapat menjadi lembaga strategis di sektor kehutanan karena perusahaan-perusahaan ini memiliki utang sebesar kurang lebih Rp.26 trilyun yang tidak dapat dibayar oleh perusahaan, baik bunganya maupun pengembalian pokok pinjaman. Melalui penyelesaian utang macet ini, BPPN seharusnya lagi dapat menjadi pemilik saham perusahaan melalui konversi utang ke saham. Menurut BPPN, 80% utang perusahaan tidak akan mampu dibayar oleh perusahaan dengan tingkat operasi yang sesuai dengan peraturan dibidang kehutanan yang berlaku.

Bagian utang ini disebut dengan unsustainable loan. Dengan demikian, 80% utang perusahaan akan dikonversi menjadi saham perusahaan. Jumlah konversi ini, menurut analis BPPN, pada umumnya akan memberikan jumlah saham yang cukup bagi BPPN atau pemerintah untuk mengambil alih kendali perusahaan kehutanan swasta ini. Dalam posisi ini, pemerintah dapat melakukan restrukturisasi industri kehutanan dengan lebih efisien dan efektif. Pemerintah dapat menerapkan skenario restrukturisasi industri yang paling tepat baik dilihat dari sudut sosial (tenaga kerja), ekonomi (kesehatan industri dan devisa luar negeri), dan politis. Pemerintah dapat menutup perusahaan yang tidak sehat dan mengalihkan tenaga kerja kepada perusahaan-perusahaan yang masih sehat dan masih bekerja dibawah kapasitas yang diizinkan. Sayangnya ini tidak dilakukan. Lemahnya integrasi kebijakan antara BPPN, Departemen Kehutanan, dan Deperindag terhadap perusahaan-perusahaan kehutanan dibawah BPPN telah menyebabkan terjadinya kerugian pemerintah pada saat ini, yang pada akhirnya menjadi tanggung jawab rakyat.